Salin Artikel

Airlangga Bertemu Satu Jam Lebih dengan Jokowi Usai Kericuhan di Diskusi Generasi Muda Partai Golkar

Pertemuan tersebut terjadi usai Airlangga mengikuti rapat terbatas (ratas) yang membahas pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Pantauan Kompas.com, ratas berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB hingga 15.18 WIB.

Saat ratas usai, para menteri Kabinet Indonesia Maju keluar terlebih dahulu dari dalam istana.

Mereka di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, Mensos Tri Rismaharini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Wamenkes Dante Saksono.

Setelah para menteri meninggalkan istana dengan mobil dinas masing-masing, hanya tersisa mobil yang membawa Airlangga saat datang ke istana.

Mobil hitam tersebut berpelat nomor biasa. Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Airlangga saat hadir di istana, yang memakai mobil dinas menteri dengan pelat mobil RI 15.

Wartawan pun menanti Airlangga keluar dari istana. Di sela-sela menunggu, tampak anggota Komisi III DPR yang juga politikus PDI-P Johan Budi yang berjalan masuk ke dalam istana sekitar pukul 15.43 WIB.

Kepada awak media, Johan Budi mengaku akan bertemu Presiden Jokowi.

Kemudian, Johan Budi terpantau keluar istana pukul 16.34 WIB.

Saat ditanya wartawan apakah bertemu Airlangga di dalam istana, Johan Budi menjawab tidak.

"Tidak, tidak (bertemu)," katanya.

Awak media langsung mengerubunginya untuk meminta pernyataan soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara diskusi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) pada Rabu siang.

"Pak, bagaimana tanggapannya soal kericuhan yang baru saja terjadi di acara GMPG?" tanya salah seorang wartawan.

Airlangga menjawab belum memantau hal tersebut. "Wah saya belum tahu," ujar Airlangga.

Ketika ditanya lagi soal apakah akan segera memonitor kericuhan yang terjadi, Airlangga menyatakan belum melakukannya.

"Kita belum monitor. Baru keluar dari sini," katanya.

Kemudian, saat ditanya apa yang dibahas dengan Presiden Jokowi dalam pertemuan selama satu jam lebih, Airlangga menyinggung soal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa pertemuan dengan Jokowi membahas soal devisa hasil ekspor.

"Kita sudah terima surat dari OECD yang menyambut baik Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang masuk," ujar Airlangga.

"Dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota OECD dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member," katanya lagi.

Kemudian, saat ditanya soal apakah kondisi Golkar saat ini dibahas bersama Presiden Jokowi, Airlangga tidak menjawab.

Ia hanya merespons saat ditanya soal bagaimana pandangannya soal kondisi Golkar saat ini.

"Aman terkendali," kata Airlangga soal kondisi internal Partai Golkar.

Sejumlah massa yang tak diketahui asalnya tiba-tiba datang ke Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023), tepat saat acara akan dimulai.

Mereka kemudian meminta agar acara diskusi tidak dilanjutkan.

Seorang kamerawan Kompas TV yang tengah merekam perdebatan orang-orang tersebut dengan penyelenggara tiba-tiba dipukul.

Awak media lain yang hadir di lokasi juga diminta tidak mengambil gambar saat perdebatan terjadi.

Kemudian, ponsel reporter CNN Indonesia TV diserobot dan dilempar.

Belum diketahui dari mana asal sejumlah massa yang tak ingin diskusi itu dihelat.

Adapun diskusi tersebut mengangkat tema "Selamatkan Partai Golkar Menuju Kemenangan Pileg 2024".

Diskusi itu rencananya dihadiri oleh politikus Golkar, yaitu Andi Sinulingga, Ridwan Hisjam, dan Max Richard Krey. Mereka ada di lokasi saat kejadian berlangsung, tetapi duduk di ruangan yang berbeda.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/18255611/airlangga-bertemu-satu-jam-lebih-dengan-jokowi-usai-kericuhan-di-diskusi

Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke