Satu Per Satu Pendorong Airlangga Mundur Dipanggil Dewan Etik Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Etik Partai Golkar mulai memanggil sejumlah politikus senior partai beringin yang menyuarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mencopot Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum, Senin (17/7/2023).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian menjadi politikus senior pertama yang dipanggil Dewan Etik, kemarin. Sementara hari ini, Dewan Etik kembali menjadwalkan pemanggilan anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam.

Pemeriksaan terhadap Lawrence berlangsung selama tiga jam, sejak pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. 

Usai pemanggilan, Lawrence mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan keterangan secara jelas kepada Dewan Etik mengenai alasannya mendorong Munaslub pada 13 Juli 2023 lalu.

Sebagai eksponen pendiri partai, menurutnya wajar bila kader senior partai mengemukakan pendapatnya.

"Dan selanjutnya tentu Dewan Etik juga mengharapkan agar segala sesuatu yang ingin dikemukakan oleh setiap kader atau anggota, dilakukan melalui mekanisme yang ada di dalam Partai Golkar," kata Lawrence.

"Dengan adanya kejadian ini, maka kita akan semakin mematangkan lagi aturan main dalam menjalankan fungsi-fungsi lembaga dan kewenangan daripada masing-masing lembaga sehingga semakin jelas apabila permasalahan atau persoalan bagaimana mekanisme penyampaiannya dan jalan keluarnya," ujarnya lagi.

Ia pun membantah bahwa dorongan Munaslub dan pergantian Airlangga itu diberikan oleh salah satu pihak yang tengah berjuang untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden, sebagaimana tudingan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid sebelumnya.

"Enggak ada sama sekali, enggak. Dari kita juga enggak menguhubungi, karena kita tuh betul-betul kita tidak ditunggangi, tidak menunggangi," ujar Lawrence.

Lawrence menegaskan bahwa dorongan untuk dilakukan Munaslub ini dilakukan murni karena rasa cinta terhadap Golkar. Terlebih, menurut Lawrence, wacana Munaslub tersebut sudah berbulan-bulan didiskusikan sebelum dibuka ke publik.

Ia juga mengklaim ada 15 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar yang menolak wacana Munaslub tersebut.

Lawrence meminta publik yang menilai bagaimana sikap DPD sisanya. Sebab, di setiap keputusan, pasti ada reward and punishment yang harus diterima.

"Dinilai saja kalau 38 DPD, 15 menolak, gitu lho," katanya.

Dianggap wajar, tapi...

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mengatakan, pihaknya menganggap wajar wacana Munaslub yang digulirkan oleh para politisi senior Golkar. Meskipun, agendanya adalah pencopotan Airlangga dari kursi Ketua Umum (Ketum) Golkar.

Hatta menyebut bahwa Dewan Etik Golkar memahami wacana Munaslub tersebut usai mendapat penjelasan dari Lawrence.

"Tadi saudara Lawrence pada kita memberikan penjelasan latar belakangnya. Jadi kita melihat itu wajar. Lawrence itu adalah salah satu kader partai, senior partai di sini. Dan tadi dia kooperatif. Alhamdulillah juga menerima bagian-bagian yang kita sampaikan. Bagian lainnya kami tidak bisa ungkap di sini karena itu wilayah internal kita," ujar Hatta di Kantor DPP Golkar, Senin.

Hanya saja, Hatta mengingatkan bahwa untuk menggulirkan wacana Munaslub di Golkar ada mekanismenya.

Ia kemudian memaparkan, di pengurus pusat Golkar, ada berbagai macam rapat. Mulai dari pleno, rapat harian, rapat bidang-bidang, rakernas, hingga munaslub.

Oleh karena itu, Hatta mempertanyakan Lawrence dkk yang membawa wacana Munaslub Golkar ke publik.

"Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik menjadi pertanyaan, maksudnya apa?" katanya.

Sementara itu, Lawrence mengaku, tidak ada sanksi yang dijatuhkan Dewan Etik terhadap dirinya pada pemanggilan kemarin.

Pada saat yang sama, ia memastikan bahwa dorongan untuk Munaslub Golkar akan terus dijalankan.

"Saya kira sudah saya sampaikan pada Kamis yang lalu, dan itu adalah suatu keputusan," kata Lawrence.

Terpisah, Airlangga mengklaim tidak mengikuti ihwal pemanggilan Lawrence kemarin. Dirinya menyerahkan sepenuhnya persoalan pemanggilan tersebut kepada Dewan Etik.