Gubernur yang Maju Jadi Capres atau Cawapres Harus Izin Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala daerah, baik itu gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, maupun wali kota atau wakil wali kota, tak perlu mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Aturan pengunduran diri juga dikecualikan bagi presiden dan wakil presiden, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang hendak jadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

“Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota,” demikian bunyi Pasal 170 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Namun demikian, seorang kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus meminta izin kepada presiden yang menjabat.

“Seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden,” bunyi Pasal 171 ayat (1) UU Pemilu.

Jika kepala daerah telah melayangkan surat izin, presiden seharusnya segera memberikan persetujuan.

Namun, apabila setelah 15 hari surat tersebut belum mendapatkan tanggapan, presiden dianggap sudah memberi izin.

“Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan,” bunyi Pasal 171 ayat (3).

Adapun menurut Pasal 221 UU Pemilu, capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya,” bunyi Pasal 222 UU Pemilu.

Dengan ketentuan tersebut, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi besaran ambang batas yang telah ditentukan.

Untuk diketahui, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak pertengahan Juni 2022. Saat ini, tahapan pemilu masih terus bergulir.

KPU menggelar tahapan pencalonan anggota DPD selama 6 Desember 2022-25 November 2023.

Kemudian, tahap pencalonan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada 24 April 2023-25 November 2023.

Lalu, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dibuka selama 19 Oktober-25 November 2023.

Sementara, masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari yakni 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Masa tenang pemilu akan berlangsung selama 3 hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.