Masih Berpengaruhkah Jenderal (Pensiunan) di Pilpres 2024?

Menantu dari mantan Kepala Badan Intelejen Negara (Bakin) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono itu menyatakan, dia siap menjadi Ketua Tim Pemenangan Capres Ganjar Pranowo. Artinya, Andika Perkasa secara eksplisit siap bergabung dengan PDI-P.

Beberapa hari sebelumya, Andika juga berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo yang diusung sebagai capres oleh PDI-P juga “kebanjiran” dukungan dari puluhan pensiunan jenderal TNI dan Polri. Sekitar 1.000 pensiunan TNI dan Polri yang tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara (GRN), di antarannya mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriyatna, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiaji menyokong penuh pencapresan Ganjar Pranowo.

Deklarasi dukungan GRN di Jakarta beberapa hari lalu itu, juga diback-up penuh beberapa mantan petinggi TNI/Polri seperti Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi, Laksamana Madya TNI (Purn) Murdjito, Mayjen TNI (Purn) TB Hassanudin, dan Irjen Pol (Purn) Erwin Tobing.

Mereka juga siap “pasang badan” untuk kampanye dan siap memenangkan Ganjar Pranowo (Detik.com, 10 Juni 2023).

Seperti tidak kalah sigap, di barisan pendukung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, sekitar 80 lebih purnawirawan TNI/Polri juga mengikrarkan berdiri di belakang AHY.

Mereka menyokong putra Presiden RI ke-VI Jenderal TNI (Purn) Soesilo Bambang Yudhoyono. Walau nasib politik AHY masih “au ah gelap”, entah didapuk sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan atau tidak.

Nama-nama seperti mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI (Purn) Ediwan Prabowo, mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Laksdya TNI (Purn) Deddy Muhibah Pribadi, bekas Kepala Badan SAR Nasional Marsdya TNI (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus, bekas Pejabat Baharkam Polri Brigjen Pol (Purn) Eldi Azwar siap mendukung penuh AHY.

Dukungan 80 para jenderal pensiunan dari matra laut, udara, darat dan kepolisian itu disampaikan saat menyambangi kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat, awal April 2023  (Tribunnews.com, 2 April 2023).

Puluhan bahkan ratusan purnawirawan TNI/Polri pendukung AHY sebetulnya memiliki irisan yang sama dengan pembela pencapresan Anies Baswedan. Mereka menamakan Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI/Polri untuk Perubahan (FP3). Di mata FP3, duet Anies dan AHY adalah kombinasi kepemimpinan sipil-militer yang saling melengkapi.

Bagaimana dengan di kubu Prabowo Subianto? Sebagai mantan Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Koppasus, capres dari Gerindra dan PKB itu pasti “panen” dukungan.

Tergabung dalam Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) adalah bekas Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo, bekas Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, dan bekas Sekretaris Utama lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol (Purn) Mochamad Iriawan mengikrarkan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto di Pilpres 2024 di Yogyakarta, 3 Mei 2023 (Fraksigerindra.id, 7 Mei 2023).

Boleh jadi, peran militer di masa lampau terutama di era Soeharto begitu kuat dan bertaji mengingat Soeharto begitu menganak-emaskan peran militer di panggung politik. Tanpa ikut kontestasi politik, seorang jenderal bisa ditunjuk Soeharto sebagai gubernur bahkan menteri. Seorang kolonel bisa didapuk keluarga Cendana sebagai bupati atau walikota. Bahkan militer mendapat kavling khusus di parlemen sebagai entitas Fraksi ABRI.

Seiring kematangan proses demokrasi yang berjalan, pelan-pelan dwifungsi TNI diletakkan kepada rel yang sebenarnya. Polri pun “disapih” dari TNI dan mendapat tugas untuk mengamankan masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan.

Sementara tugas TNI adalah mengamankan negara dari ancaman musuh atau dapat dikatakan sebagai alat untuk bertempur. Ketika personel TNI dan Polri mengakhiri penugasannya dan bersalin rupa menjadi purnawirawan, hak-hak politiknya sebagai warga sipil ikut dipulihkan.

Jika selama aktif berdinas tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka sebagai pensiunan bebas untuk mencalonkan capres-cawapres dan berhak juga mencalonkan diri sebagai caleg, calon kepala daerah, bahkan maju di pilpres.

Fenomena dukung-mendukung capres-cawapres oleh kalangan pensiunan jenderal TNI/Polri, bahkan dukungan itu datang sekalipun dari seorang bekas panglima ataupun mantan Komandan Koramil adalah hal yang lumrah sekaligus biasa-biasa saja. Tidak ada jaminan bahwa yang didukung seorang jenderal, bahkan ratusan pensiunan jenderal, dipastikan menang di kontestasi politik yang demikian rumit dan kerap di luar prediksi.

Lintasan sejarah membuktikan, dua kali Prabowo maju - di Pilpres 2014 dan 2019- kalah dari Joko Widodo yang sipil. Prabowo didukung bejibun pensiunan jenderal, demikian pula halnya Jokowi juga di back-up banyak purnawirawan jenderal.

Mantan jenderal pun banyak yang kalah di pemilu legeslatif. Hanya saja sebagai bekas perwira tinggi, pengalaman di dunia militer serta pemahamannya tentang aspek-aspek non-militer menjadi nilai tambah bagi pensiunan.

Seorang jenderal pensiunan sering kali memiliki kredibilitas dan pengaruh yang tinggi di kalangan masyarakat. Pengalaman mereka dapat memberikan kesan kekuatan dan keamanan kepada pemilih.

Fenomena dukungan pensiunan jenderal bisa menjadi faktor penting dalam meraih dukungan politik. Walaupun tidak mutlak isu keamanan dan pertahanan seringkali menjadi wacana “jualan” capres-cawapres.

Partisipasi jenderal pensiunan dalam politik sering kali ditautkan dengan isu-isu keamanan dan pertahanan nasional. Pengalaman para purnawirawan dalam menghadapi tantangan keamanan dapat membuat kandidat begitu menarik di mata pemilih yang prihatin dengan stabilitas dan perlindungan negara.

Para pensiunan jenderal juga bisa dianggap mampu mengisi kekosongan kepemimpinan yang dirasakan di tingkat politik. Kegagalan partai politik dalam rekrutmen politik dan kaderisasi direspon publik dengan mencari figur alternatif.

Kehadiran pensiunan militer yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat terhadap proses dukung-mendukung capres, dianggap mampu mengatasi masalah-masalah yang kompleks tersebut. Jenderal pensiunan sering kali dianggap publik memiliki perspektif otonom dan independen.

Mereka tidak terikat oleh ikatan politik yang kuat dan dianggap dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan nasional daripada kepentingan partai politik. Hal ini tentu saja dianggap menarik bagi pemilih yang tengah mencari pemimpin yang tidak terlalu terikat pada agenda politik.

Pensiunan Jenderal Tidak Boleh Jumawa

Suatu ketika jelang Pilpres 2014, saya menolak diundang ke rumah dinas seorang kepala staf suatu matra. Dia mengajak diskusi tetapi sudah mematok analisa kemenangannya terhadap Prabowo Subianto.

Saya yang merujuk kepada tren data survei dan kerap berkunjung ke berbagai daerah memprediksikkan kemenangan di tangan Jokowi.

Sang Jenderal begitu yakin dengan latar belakang jenderalnya, sementara saya yang dosen juga gigih dengan data-data survei yang kredibel. Alhasil silang pendapat itu hanya berkutat di gawai kami saja tanpa ada yang mengalah.

Dalam setiap ajang pemilu, saya kerap menemui baliho seorang calon yang masih menggunakan seragam militernya. Lengkap dengan menyebut pangkat dan jabatannya, walau dirinya sudah pensiun. Sebagian calon yang balihonya saya temui di sudut-sudut jalan di berbagai daerah tersebut, ternyata tidak terpilih alias kalah dalam kontestasi politik.

Di Pemilu 2024 ini, walau pelaksanaan pemilihan kepala daerah masih lama dan belum masuk tahapan kampanye, datanglah ke Kendari dan jelajahi pelosok Sulawesi Tenggara. Baliho wajah seorang pensiunan jenderal, lengkap dengan seragam tentara dan bintang duanya tertempel di dinding-dinding rumah warga dan dipajang di tempat-tempat strategis.

Terlepas dari pensiunan TNI/Polri pernah menduduki jabatan mentereng di republik ini, mereka masih perlu memiliki pengetahuan keahlian politik. Terlibat dalam dunia politik praktis membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang proses politik dan keterampilan politik.

Meskipun jenderal pensiunan mungkin memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat, mereka mungkin belum memiliki keahlian politik yang diperlukan untuk berhasil di dunia politik.

Terlibatnya jenderal pensiunan dalam politik dapat memunculkan pertanyaan tentang peran tentara dalam politik dan prinsip demokrasi sipil. Beberapa pihak terutama akademisi dan kalangan sipil khawatir bahwa kehadiran jenderal pensiunan dalam politik dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan dan demokrasi yang sehat.

Meskipun jenderal pensiunan mungkin memiliki pengalaman dalam bidang militer, mereka mungkin perlu membuktikan wawasan dan pemahaman yang luas tentang isu-isu kebijakan yang kompleks di luar bidang keamanan. Pemilih, terutama pemilih kritis, akan mencari pemimpin yang memiliki visi dan pemahaman yang lebih komprehensif.

Semakin dekatnya proses dan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, saya memprediksikan para pensiunan militer dan polisi akan terus bergeliat mencari patron dan dukungan. Saya tidak saja menangkap adanya kegelisahan dari purnawirawan TNI/Polri terhadap permasalahan kebangsaan dan kenegaraan dewasa ini dalam aksi dukung-mendukung capres-cawapres. Sebagian dari mereka juga mencari aktualisasi diri usai pensiun dari militer dan polisi.

Ada tetangga saya yang pernah mengepalai salah satu matra di TNI, bukan lagi sekedar mendukung capres-cawapres tetapi malah nekad mencalonkan diri sebagai capres. Akhirnya ........merasa “kalah” karena tidak sekalipun dilirik oleh partai politik.

“Bagaimanapun indahnya sebuah strategi, Anda harus sesekali melihat hasilnya.” – Winston Churchill.