Salin Artikel

Rekam Jejak dan Kontroversi Habiburokhman, Pimpinan Komisi III Pengganti Desmond

Jabatan baru ini ia emban dengan menggantikan mendiang Desmond J Mahesa yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Habiburokhman resmi menduduki kursi pimpinan Komisi III lewat prosesi pelantikan di ruang rapat Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Jabatan baru ini sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: A787 Fraksi Gerindra DPR RI Bulan 7 2023, tertanggal 3 Juli 2023.

Seusai pelantikan, Habiburokhman menyatakan tugas yang diembannya dengan menggantikan Desmond tak mudah.

Namun, ia berharap mendapatkan dukungan agar dapat menggantikan tugas Desmond.

"Insya Allah, saya semaksimal mungkin bisa melakukan sebaik beliau," kata Habiburokhman, Selasa.

Jadi tugas-tugas pengawasan rapat-rapat pembahasan undang-undang, terus belajar bersama rekan-rekan anggota Komisi III lainnya supaya lebih maksimal melayani rakyat," sambung dia.

Berikut rekam jejak dan kontroversinya:

Rekam jejak

Dikutip dari dpr.go.id, Habiburokhman lahir di Lampung, 17 September 1974.

Habiburokhman kecil banyak menghabiskan masa pendidikannya di Lampung. Ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Yosodadi, Lampung Tengah.

Selanjutnya, Habiburokhman melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Metro dan SMA Surya Darma II Bandar Lampung.

Selepas itu, Habiburokhman melanjutkan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum pada Universitas Lampung.

Berikutnya, Habiburokhman menempuh Program Doktoral Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas 11 Maret, Surakarta, Jawa Tengah.

Semasa menjadi mahasiswa, ia terlihat dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Rakyat Lampung (KMPPRL).

Adapun Habiburokhman telah bergabung bersama Partai Gerindra sejak 2010. Kala itu, ia langsung menduduki posisi strategis sebagai Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Dua tahun berikutnya, Habiburokhman memimpin Tim Advokasi Jakarta Baru.

Tim ini merupakan kelompok advokat yang membela kepentingan hukum Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2012 yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra.

Pada 2014, Habiburokhman menjadi Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Pada Pilpres 2019, Habiburokhman mendapat tugas menjadi juru bicara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Di tahun yang sama, Habiburokhman lolos menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.

Kontroversi

Habiburokhman pernah terlibat adu mulut dengan Pengamanan Dalam (Pamdal) Jagat Saksana Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peristiwa ini terjadi saat ia hendak masuk untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Gerindra ke KPU melalui gerbang depan KPU, Jakarta, Kamis (13/5/2023).

Saat itu, puluhan kader dan simpatisan Partai Gerindra mengawal pendaftaran tersebut. Saat hendak masuk gerbang, Habiburokhman merasa dipersulit oleh Pamdal KPU.

Padahal, ia telah menunjukkan id card tamu KPU bertuliskan Partai Politik yang hendak melakukan pendaftaran calon.

Habiburokhman pun tampak emosi, ia menunjukkan id card tersebut kepada Pamdal dengan wajah tegang.

"Lihat enggak?" kata Habiburokhman sembari menunjukkan id card tersebut ke Pamdal KPU di gedung KPU, Jakarta, Sabtu (13/5/2023).

"Dipakai, Pak, dipakai," kata Pamdal. Setelah berhasil masuk, Habiburokhman tampak masih cekcok dengan anggota Pamdal.

Habiburokhman tampak kesal. Ia mengatakan kesulitan mengenakan id tersebut karena kondisi yang sesak.

"Bagaimana mau makai keadannya begitu, ini buat rakyat kok kalian menghalang-halangi rakyat masuk," ujar Habiburokhman.

"Sangat menyulitkan," kata Habiburokhman berkomentar.

(Penulis: Tatang Guritno, Syakirun Ni'am | Editor: Novianti Setuningsih, Sabrina Asril)

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/04/15575461/rekam-jejak-dan-kontroversi-habiburokhman-pimpinan-komisi-iii-pengganti

Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke