Cerita Mahfud Dicap "Menteri Pembohong" karena Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Era Jokowi

Mahfud mengatakan, ia dicap sebagai pembohong karena menyebut bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya dulu bilang, waktu jadi menteri pertama, 'di era pemerintahan Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat', marah semua. 'Bohong, baru jadi menteri bohong', katanya," kata Mahfud dalam rapat dengan Komite I DPD, Selasa (4/7/2023).

Mahfud pun bersikukuh bahwa secara aturan memang tidak ada pelanggaran HAM berat di masa pemerintahan Jokowi, meski diakuinya ada banyak kejahatan berat.

Ia mengingatkan, Komisi Nasional (Komnas) HAM baru menetapkan peristiwa Paniai yang terjadi pada 2014 sebagai pelanggaran HAM berat pada 2020 lalu.

"Langsung kita adili saja, bebas juga karena buktinya tidak cukup," ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud berpendapat, masih banyak masyarakat yang belum paham akan perbedaan pelanggaran HAM berat dengan kejahatan berat.

Selain itu, sebuah peristiwa juga tidak bisa dicap sebagai pelanggaran HAM berat, tapi harus ditetapkan oleh Komnas HAM.

"Terorisme itu bukan pelanggaran HAM berat, meskipun akibatnya lebih besar dari pelanggaran HAM berat. Terorisme di Bali itu membunuh 220 orang, sementara peristiwa Paniai itu korbannya satu dianggap pelanggaran HAM berat," kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Jokowi akhirnya mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi dalam rentang waktu sejak 1965 hingga 2003. Berikut rinciannya: