Menguji Tekad Koalisi Perubahan Berlayar, Negosiasi Nasdem-Demokrat soal Cawapres Anies Jadi Kunci

Kali ini, perbedaan pandangan muncul ketika Partai Nasdem tiba-tiba mendorong nama putri mendiang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid untuk menjadi pendamping Anies.

Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendi Choirie.

“Dia (Yenny) memiliki wawasan kebangsaan, global, pergaulan internasional. Memiliki kemampuan berdiplomasi yang luar biasa. Dia mewakili gender. Dia bisa kita katakan mewakili Nahdlatul Ulama (NU), karena di darah dia mengalir darah pendiri Nahdlatul Ulama,” ujar Ali kepada Kompas.com pada 23 Juni 2023.

Ali mengatakan, dukungan itu disampaikan sebagai seorang sahabat. Sebab, Nasdem telah menyerahkan mandat penentuan bakal cawapres pada Anies.

“Tapi sekali lagi, sebagai seorang sahabat dari Yenny, saya akan mengatakan sangat bahagia jika dia dipilih Anies jadi calon wakil presiden,” kata Ali.

Sementara itu, Effendi mengungkapkan bahwa Yenny dibutuhkan untuk memperluas target konstituen KPP untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, KPP tetap butuh mereguk suara dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai anak Gus Dur, Yenny Wahid tentu menjadi salah satu figur yang bisa memberikan pengaruh pada para Nahdliyin maupun Gusdurian.

“Kalau hanya (konstituen) tiga (partai politik), wakilnya dari situ (koalisi), ya enggak nambah (konstituen), karena itu ego masing-masing untuk kemenangan partai tidak ada lagi,” kata Effendi dihubungi Kompas.com pada 26 Juni 2023

Ia juga mengklaim bahwa Yenny Wahid bukan nama baru. Effendi mengatakan, Nasdem, PKS, dan Demokrat telah menerima nama tersebut. Apalagi, Demokrat pernah memasukkan nama Yenny sebagai salah satu figur bakal cawapres kepada Anies.

Ia berpandangan, Nasdem sah-sah saja mengusulkan nama Yenny Wahid.

Namun, sesuai dengan nota kesepakatan pembentukan koalisi, ketiga parpol telah berjanji untuk memberikan Anies kebebasan memilih pendampingnya sendiri.

Hanya saja, Herzaky menyiratkan bahwa masih banyak masyarakat yang juga ingin melihat Anies melenggang ke Pilpres 2024 bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Ahmad Ali ini kan masyarakat, bagian dari rakyat, ada satu rakyat suka Anies sama Yenny, ya enggak apa-apa. Ada satu rakyat bilang suka Anies sama Yenny, ya enggak apa-apa. Kalau ada jutaan yang senang Anies dan AHY, ya enggak apa-apa,” ujar Herzaky.

PKS minta bakal cawapres yang perkuat koalisi

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memilih untuk bersikap di tengah. Ia menawarkan usulan Nasdem mendorong Yenny Wahid sebagai bakal cawapres Anies karena bisa menambah basis suara KPP pada kontestasi elektoral mendatang.

Di sisi lain, Mardani menganggap sikap Demokrat tak berlebihan jika meminta kursi bakal cawapres. Sebab, Demokrat juga berkepentingan untuk mendapatkan ekor jas dari pendamping Anies.

“Kalau teman-teman Nasdem sudah mulai dapat efek ekor jasnya Mas Anies, PKS sama Mas Anies juga dekat. Tapi, teman-teman Demokrat kan wajar (meminta efek ekor jas bacawapres),” katanya.

Sementara itu, ia mengatakan, bagi PKS yang terpenting siapa pun figur yang dipilih Anies, akhirnya bisa merekatkan KPP.

“Walaupun, lagi-lagi nanti apapun keputusannya, (bacawapres) mesti mensolidkan koalisi kita,” ujar Mardani.

Belum senafasnya kedua parpol itu soal pendamping Anies menjadi ujian paling besar berlayarnya poros perubahan pada Pilpres 2024.

“Tinggal kita uji, apakah kepentingan Demokrat dan Nasdem akan tetap gontok-gontokan atau tetap ngotot sampai Oktober pendaftaran (bacapres-bacawapres) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau ada perdamaian di dalamnya,” kata Adi pada Kompas.com, Jumat (30/6/2023).

Dalam pandangannya, Demokrat sadar bahwa keberadaan mereka menentukan apakah KPP bisa tetap bertahan sampai pilpres mendatang atau tidak.

Pasalnya, pengusungan Anies bakal gagal jika Demokrat yang saat ini juga tengah membangun kedekatan dengan PDI-P, hengkang.

Sebab, Anies akhirnya tak memenuhi syarat untuk maju karena partai pengusungnya tak memenuhi syarat presidential threshold minimal 20 persen kursi di DPR RI.

Menurutnya, Demokrat dan PKS sebenarnya bisa menggugat Nasdem untuk meminta hak pengusungan bakal cawapres. Sebab, Nasdem sudah menggunakan haknya untuk mengusulkan bakal capres.

Namun, Adi mengatakan, PKS tidak terlampau agresif seperti Demokrat untuk mendorong bakal cawapres usulannya.

“Demokrat juga layak bertanya apa yang kemudian membuat Anies tidak mau menjadikan AHY cawapres? Bukankah AHY secara politik Ketua Umum Demokrat yang menggenapi dan mengunci ambang batas pencalonan presiden?” ujar Adi.

“Bukankah AHY itu dari segi elektabilitas jauh di atas Yenny? Bukankah AHY lebih mewakili wajah oposisi ketimbang Yenny yang memang kedekatan dengan pemerintah cukup kuat? Jadi AHY itu unggul dari segala-galanya ketimbang Yenny,” katanya lagi.

Terakhir, Adi menyampaikan bahwa pertanyaan publik sangat mungkin sama dengan keresahan Demokrat yang terus mempertanyakan kenapa KPP tak mengusung Anies-AHY untuk menghadapi Pilpres 2024.

Ia lantas mengatakan, negosiasi antara Nasdem dan Demokrat bakal menjadi faktor utama guna menentukan apakah Anies dapat menjadi salah satu kontestan kursi RI-1 selanjutnya.

“Kalau Demokrat Nasdem tidak ketemu soal cawapres, ya tentunya akan deadlock, Koalisi Perubahan wasalam, tinggal nama,” ujar Adi.