Saat Ganjar Mulai Giat Blusukan, Strategi Pemenangan Pilpres ala Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari pemungutan suara Pemilu 2024 masih delapan bulan lagi. Namun, bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, sudah giat blusukan.

Belakangan, Ganjar rajin turun langsung menyapa masyarakat di sejumlah daerah. Tak hanya bertegur sapa, lewat blusukannya, Ganjar juga berdialog dengan warga.

Namun, aksi blusukan Ganjar di tengah warga DKI Jakarta baru-baru ini justru menuai kontroversi. Awalnya, Sabtu (24/6/2023), Gubernur Jawa Tengah itu blusukan di kawasan Pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara.

Ganjar berkeliling selama kurang lebih satu jam. Selain menyapa warga, dia juga menyempatkan diri untuk sarapan.

Di sela-sela dialognya dengan pedagang pasar, Ganjar menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Lewat sambungan telepon itu, dia menyalurkan pesan dari warga yang dititipkan ke dirinya.

"Maka saya telepon Pak Gubernur, Pj, lagi kondangan. Alhamdulilah bisa terhubung dengan Pak Joko, Sekda. Beliau temen saya orang Jawa Tengah begitu, saya berteman lama sama beliau. Alhamdulillah tadi saya sampaikan dan nomor teleponnya saya berikan agar bisa bisa di-follow up," kata Ganjar di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Jakarta Utara, Sabtu (24/6/2023).

Ganjar bilang, warga dan pedagang di sekitar pasar ada yang mengeluhkan soal restribusi berjualan di Pasar Anyar Bahari. Sejumlah warga merasa keberatan dengan biaya sewa bulanan di pasar.

Selain itu, ada pula warga yang mengeluhkan soal harga pangan yang dinilai mahal.

“Yang kedua tadi pangan murah, pangan murah yang hari ini enggak ada, karena dulu ada kriminalnya gitu. Maunya masyarakat kalau yang kriminal dihukum aja. Tapi jangan tokonya ditutup," kata Ganjar.

Sehari setelahnya, Minggu (25/6/2023), Ganjar blusukan ke gang-gang sempit dan lembab di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dalam blusukan itu, warga curhat soal banjir di wilayah tempat tinggal mereka. Ganjar pun berjanji akan berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan aspirasi warga ini.

“Yang banjir nanti aku ngomong sama Pemprov DKI,” kata Ganjar kepada warga.

Tuai kontroversi

Aksi blusukan Ganjar ini berujung kritik. Sebagian warganet di media sosial beranggapan, Ganjar melampaui wewenangnya sebagai Gubernur Jateng.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyinggung soal etika birokrasi Ganjar. Memang, menurut Herman, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Namun, etika politik politikus PDI-P itu dipertanyakan.

"Ada etika. Nah, apakah ini masuk perilaku yang menabrak etika? Saya kira ya semestinya ada etika birokrasi," kata Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Herman mengatakan, etika ini wajib dipahami dan ditaati oleh setiap kepala daerah. Menurut dia, setiap kepala daerah harus saling menghormati wilayah kerja sesama kepala daerah lainnya.

"Gubernur yang satu tidak bisa mengkritik gubernur yang lain, karena apa? Karena ini ada mekanisme dan tata cara birokrasi di dalam menetapkan indikator-indikator keberhasilan kinerja di provinsi," tutur Herman.

Berangkat dari aksi ini, Herman mendorong agar ke depan kinerja Ganjar dievaluasi.

“Semestinya kalaupun ada temuan-temuan ya sifatnya pribadi saja komunikasi, itu juga tidak menyela," ujarnya.

Heran

Sebaliknya, Ganjar heran karena aksinya mengadukan keluhan warga ke pejabat DKI Jakarta ini menjadi kontroversi. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu mengaku hanya berupaya menjembatani warga dengan pemerintah yang berwenang.

"Karena kemarin saya datang ke salah satu pasar saya telepon Pak (Pj) Gubernur DKI, saya telepon Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal, terus di-upload, kok di-bully ya?" ujar Ganjar saat blusukan di RW 05 Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Minggu (24/6/2023).

Ganjar mencontohkan, beberapa hari sebelumnya, ia didatangi puluhan pedagang bakso yang mengeluhkan persoalan izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT) di Kota Bekasi, Jawa Barat di rumah dinasnya di Puri Gedeh, Semarang Jawa Tengah. Merespons itu, Ganjar lantas menelepon Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

Mantan anggota DPR RI tersebut mengaku, dirinya juga kerap dihubungi kepala daerah lain untuk menyampaikan keluhan warga. Menurutnya, hal itu tak pernah menjadi masalah sebelumnya.

"Kami juga sering ditelepon para kepala daerah, itu sesuatu yang biasa. Tapi menjadi sensi ketika kemudian akan ada kontestasi, selalu saja," kata dia.

Tiru Jokowi

Membaca ini, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai, kritik publik terhadap Ganjar adalah hal yang wajar. Lumrah saja ada warganet yang menilai Ganjar mencari perhatian jelang gelaran pemilu presiden.

Namun, menurut Kunto, aksi Ganjar juga tak ada salahnya. Sebagai orang nomor satu di Jateng, Ganjar punya privilese untuk berdialog dengan rakyat.

Tak menjadi soal jika aspirasi warga dalam dialog tersebut disampaikan Ganjar langsung ke pejabat terkait.

“Soal aksi Pak Ganjar ini menurut saya ya boleh-boleh saja, kenapa enggak? Karena apa, Ganjar punya privilese sehingga dia itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Jakarta,” kata Kunto kepada Kompas.com, Selasa (27/6/2023).

Kunto justru menyoroti gaya komunikasi Ganjar yang seakan hendak mengikuti jejak Presiden Joko Widodo. Menurut dia, aksi blusukan identik dengan Jokowi ketika berkompetisi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Strategi tersebut juga diterapkan mantan Wali Kota Solo itu saat berlaga pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Bahkan, blusukan masih dilakukan Jokowi hingga kini.

Menurut Kunto, Ganjar sengaja menggunakan strategi komunikasi politik yang sama dengan Jokowi, berharap mendulang suara pemilih.

“Menurut saya ini memang sengaja dibuat oleh Pak Ganjar ataupun timnya untuk bisa mendapatkan tetesan tadi. Makanya kan Pak Jokowi juga meneruskan (blusukan) dan itu Pak Ganjar dan calon-calon presiden selanjutnya meng-copy paste gaya beliau,” ujarnya.

Kunto pun menilai, strategi blusukan dan dialog dengan warga ini dipakai Ganjar karena dinilai masih efektif untuk menarik perhatian pemilih. Warga cenderung memilih sosok yang terkesan dekat dengan mereka.

Selain itu, menurut Kunto, rakyat juga lebih senang dengan calon pemimpin yang menawarkan solusi cepat dari persoalan mereka, alih-alih terlibat kontroversi politik.

“Bagi mereka (warga) yang penting adalah orang baik yang bisa jadi pemimpin sehingga orang baik inilah yang akan mengurusi semuanya,” kata Kunto.

“Walaupun pada akhirnya dikibulin sama orang baik ini, ya mereka tetap mau-mau aja karena kan daripada pusing, mending diurusin sama orang, dapat BLT (bantuan langsung tunai) tiap bulan, selesai masalah. Menurut saya itu cara berpikir masyarakat kita yang sudah semakin apolitis karena memang dibikin begitu,” tuturnya.