Salin Artikel

Dorong Budaya Transparansi, WIKA Gelar Forum Keterbukaan Informasi Publik

KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Miilk Negara (BUMN) Erick Thohir terus berupaya mendorong budaya transparansi atas keterbukaan data dan informasi.

Sejalan dengan itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) berkolaborasi dengan sembilan perusahaan BUMN Klaster Infrastruktur untuk menyelenggarakan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Kamis-Jumat, 15-16 Juni 2023 di Menara Danareksa, Jakarta.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia (RI) Donny Yoesgiantoro mengapresiasi pelaksanaan Forum Edukasi KIP BUMN Klaster Infrastruktur.

Menurutnya, kegiatan itu penting agar perusahaan semakin menguasai pemahaman terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Sebab, salah satu tujuan UU itu adalah membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi agar terkelola dengan baik sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Donny mengatakan, selain memberikan kemudahan akses informasi bagi publik, pelaksanaan KIP juga dapat menjamin keberlangsungan usaha bagi perusahaan BUMN Klaster Infrastruktur.

“Semoga kegiatan ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi momentum untuk mengoptimalkan praktik good corporate governance di sektor Infrastruktur,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (19/6/2023).  

Forum edukasi tersebut turut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail dan Handoko Agung Saputro, President Director Volcafe Indonesia Yulisfan, Direktur Human Capital (HC) and Legal PT Hutama Karya (Persero) Muhammad Fauzan, dan Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya.

Dalam rangkaian sharing session tersebut, WIKA sebagai badan publik dengan predikat “Informatif” berbagi tentang strategi dan inovasi digital.

Beberapa inovasi itu, di antaranya pembaharuan kanal KIP di web maupun mobile apps serta WIKA Virtual Experience yang diimplementasikan untuk memastikan aktivitas keterbukaan informasi publik berjalan dengan optimal.

“Kami berharap agar di pemantauan dan evaluasi (monev) KIP pada tahun ini, BUMN di Klaster Infrastruktur mengalami peningkatan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN,” ujar Mahendra.

Forum edukasi KIP kali ini juga digelar sebagai wadah bagi BUMN klaster Infrastruktur untuk melaksanakan simulasi terkait Daftar Informasi Publik, Uji Konsekuensi, serta Permohonan, Keberatan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Forum tersebut yang dipandu tenaga ahli dari KIP ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi advokasi serta pendalaman literasi dalam proses penerapan KIP dan pemahaman terhadap UU KIP.

Adapun sembilan BUMN Klaster Infrastruktur yang turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan forum bersama tersebut, yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Nindya Karya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/19/21144591/dorong-budaya-transparansi-wika-gelar-forum-keterbukaan-informasi-publik

Terkini Lainnya

 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke