Anggaran Stunting Disalahgunakan Pemda, Komisi I DPR: Target Hilangkan Stunting Sulit Terwujud

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Nurhadi mengatakan, target untuk menghilangkan stunting pada 2024 bakal sulit tercapai, jika terjadi penyelewengan penggunaan anggaran stunting.

Hal tersebut dikatakan Nurhadi sebagai respons dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku jengkel akibat penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, dirinya mengetahui anggaran penanganan stunting Rp 10 miliar malah mayoritas dihambur-hamburkan oleh pemeritah daerah (Pemda) untuk rapat dan perjalanan dinas.

Padahal, seharusnya 80 persen anggaran stunting digunakan untuk memberikan bantuan bahan makanan protein, seperti ikan, daging dan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan, Bukan digunakan lebih besar untuk anggaran rapat dan perjalanan dinas.

"Modus penyelewengan dana stunting ini menggambarkan betapa banyaknya pekerjaan rumah yang harus diperbaiki," kata Nurhadi dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (16/6/2023).

Paling berat, kata Nurhadi, adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri agar tidak self serving hanya sekadar naik pangkat atau memenuhi kebutuhan untuk kegiatan internal instansi.

"Namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di negara kita yang salah satunya adalah stunting,"  tegas Legislator dari daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) VII ini.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut sebenarnya hanyalah contoh penyusunan anggaran keliru dan kurang tepat.

"Artinya jangan sampai lebih besar pasak dari pada tiang, tidak pas jika pembiayaan proses pendistribusian program lebih besar biayanya dari pada tujuan program itu dilaksanakan, goal-nya tidak akan dapat kalau mekanismenya tetap seperti itu," kata Nurhadi.

Nurhadi yakin apabila politik anggaran ini dijalankan dengan benar maka permasalahan stunting akan segera terurai.

Hal ini pun akan berdampak pada keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.