Salin Artikel

Sekjen Gerindra: Kami Tidak Sabar Ingin Pak Prabowo Jadi Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, bila melihat pemberitaan dan hasil survei terkini, rasa-rasanya Partai Gerindra ingin agar Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diadakan pada pekan depan.

Untuk diketahui, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden merupakan yang tertinggi dibanding sejumlah tokoh lain.

"Kalau kami mendengar pemberitaan, membaca survei, membaca berita di media sosial, berita di TV, rasanya kita ingin Pemilu itu minggu depan. Rasanya kami ingin Pilpres minggu depan. Karena kami tidak sabar lagi ingin Pak Prabowo jadi presiden," kata Muzani dalam acara konsolidasi saksi Partai Gerindra di GOR Otista, Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

Namun demikian, Muzani meminta para kader Gerindra untuk tetap tenang meskipun hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo terus naik.

Ia mengingatkan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) baru akan berlangsung pada 14 Februari 2024 atau sekitar 8 bulan lagi.

"Kita kerjanya masih panjang, masih berat. Maka saudara-saudara semua, kami minta yang tenang, yang sabar. Kita kerja terus untuk pemenangan Prabowo. Kita kerja terus untuk kemenangan Gerindra," kata Muzani.

Ia meminta para kader untuk mengajak orang-orang terdekatnya memilih Prabowo dan Gerindra pada Pemilu 2024.

Para kader juga diminta untuk menyebarkan berita baik tentang Prabowo dan Gerindra serta memberikan klarifikasi secara sopan apabila ada gosip miring tentang Prabowo dan Gerindra.

"Kalau ada orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, dijawab tapi yang sopan. Kalau ada yang mengkritik Partai Gerindra, dijawab tapi yang baik. Kalau ada yang mengkritik atas apa yang kita kerjakan, dijelaskan tapi yang sopan," ujar Muzani.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/10/12032091/sekjen-gerindra-kami-tidak-sabar-ingin-pak-prabowo-jadi-presiden

Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke