Sudirman Said Sebut Demokrat Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said membantah kabar yang menyebutkan Partai Demokrat memaksakan agar ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

Sudirman mengeklaim, seluruh partai-partai politik anggota KPP, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan calon pendamping Anies.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitu pun Partai Demokrat," kata Sudirman dalam siaran pers, Sabtu (10/6/2023).

Sudirman mengatakan, seluruh anggota KPP tetap mematuhi piagam pembentukan KPP, yang salah satu isinya adalah menyerahkan keputusan mengenai cawapres kepada Anies.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak mungkin ada yang bisa memaksakan atau menolak nama tertentu untuk menjadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling suport, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak," kata Sudirman.

Kendati demikian, ia menilai wajar apabila ada perbedaan pandangan di antara kader-kader tiga partai tersebut karena hal itu adalah bagian dari demokrasi.

"Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insya Allah setajam apa pun perbedaan, semua akan selesai bila Pemimpin sudah mengambil keputusan," ujar mantan Menteri ESDM itu.

Lebih lanjut, Sudirman menegaskan bahwa proses pemilihan cawapres sudah masuk tahap final dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman.

“Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Nasdem menuding Demokrat memaksakan agar AHY menjadi cawapres mendampingi Anies.

Awalnya, cepat karena waktu jelang Pilpres 2024 semakin sedikit. AHY merasa masa kampanye 75 hari tak cukup untuk mengoptimalkan kinerja mesin partai guna mencapai kemenangan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali lantas meminta Demokrat mematuhi perjanjian kerja sama KPP yang telah memberikan mandat pada Anies untuk menentukan cawapresnya sendiri.

Belakangan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief membantah tudingan Nasdem tersebut.

“Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan,” ujar Andi dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia mengungkapkan, sejak awal Demokrat juga mempertimbangkan beberapa nama kandidat lain yang juga telah dipaparkan beberapa waktu lalu kepada tim Anies, dan Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf, dan Ridwan Kamil,” paparnya.