AHY-Demokrat Dinilai Bisa Merapat ke Golkar Jika Gagal Dampingi Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Peluang Partai Demokrat dan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beralih ke kubu politik lain jika gagal dipilih menjadi pendamping atau bakal cawapres dari bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, dinilai masih terbuka.

Bahkan Demokrat dan AHY diprediksi bisa saja berkoalisi dengan Partai Golkar jika kepentingan mereka tidak diakomodasi oleh KPP. Selain itu, jika Demokrat berkoalisi dengan Golkar maka kans AHY maju menjadi bakal cawapres di 2024 diperkirakan lebih terbuka.

"Bisa saja misalnya pada hari ini AHY menjadi wakilnya Airlangga. Kan Airlangga Ketua Umum Partai Golkar. Golkar kursinya besar sekali (di DPR)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari dalam keterangannya seperti dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Qodari mengatakan, posisi Golkar tidak bisa diabaikan karena mereka adalah partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan hasil Pemilu 2019.

Jumlah kader Golkar yang duduk di DPR saat ini adalah 85 kursi. Sedangkan perolehan suara mereka pada Pemilu 2019 mencapai 17.229.789 suara atau 12,31 persen.

Maka dari itu, kata Qodari, Golkar pun sanggup mengajukan bakal capres jika berkoalisi dengan salah satu partai menengah, misalnya dengan Partai Demokrat.

Akan tetapi, lanjut Qodari, ada persoalan lain yang menanti jika Demokrat tertarik berkoalisi dengan Golkar. Problem utamanya adalah persoalan pandangan politik masing-masing partai terkait kelanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertanyaannya apakah AHY mau bergeser sikap politiknya? SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) mau bergeser sikap politiknya? Demokrat mau bergeser sikap politiknya dari kontra Jokowi menjadi pro Jokowi?" ujar Qodari.

"Karena kalau berpasangan dengan Airlangga Hartarto, Partai Golkar yang merupakan bagian dari pemerintahan, menurut saya mereka pasti wacananya adalah kesinambungan juga," lanjut Qodari.

"Jadi menurut saya kalau Demokrat mau jadi cawapres, AHY mau jadi cawapres, sebetulnya kali ini besar sekali potensinya, tapi bukan dengan Anies tapi dengan Airlangga Hartarto," papar Qodari.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Partai Demokrat yang menjadi salah satu anggota KPP merasa risau dengan penurunan elektabilitas Anies. KPP beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.