Peluang AHY Jadi Cawapres Dinilai Besar dan Tak Harus Bersama Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer (IB) Muhammad Qodari menilai peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bersaing menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 terbuka lebar.

AHY sempat gagal bersaing dalam bursa cawapres pada Pilpres 2019 silam, dan memutuskan tetap mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Bahkan suami dari Annisa Pohan itu sempat meminta maaf kepada para kader Partai Demokrat karena gagal memenuhi harapan menjadi cawapres.

Maka dari itu Qodari menilai wajar jika saat ini Partai Demokrat yang menjadi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sangat berupaya keras supaya AHY bisa dipilih mendampingi bakal capres KPP, Anies Baswedan.

"Demokrat menurut saya sangat mencari cara agar AHY bisa maju cawapres, seperti yang sudah pernah terjdi di 2019, tapi pada waktu itu kan gagal," kata Qodari dalam pernyataannya seperti dikutip pada Jumat (9/6/2023).

Menurut Qodari, kans AHY bersaing dalam bursa bakal cawapres menjelang Pemilu 2024 masih terbuka dengan catatan dia mesti luwes dalam mengambil keputusan politik untuk kepentingan Partai Demokrat.

Kelihaian berpolitik AHY akan diuji dalam polemik yang terjadi di internal KPP saat ini. Yakni saat Partai Demokrat mendesak dan berharap AHY menjadi bakal cawapres Anies, sementara Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada dalam satu kubu terlihat keberatan dengan desakan itu.

Bahkan menurut Qodari masih terbuka kemungkinan Demokrat mencari peluang lain untuk bisa berkompetisi dalam Pilpres 2024, termasuk jika mereka dan AHY memilih meninggalkan KPP dan mendukung kubu lain.

"Dibanding 2019 saya melihat peluang AHY menjadi cawapres sebetulnya lebih besar, tapi dia harus punya fleksibilitas dalam pengertian dia tidak harus ngotot dengan koalisi perubahan dan Anies Baswedan," ucap Qodari.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan temuan Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies sebagai bakal capres turun sejak Juli 2022.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Partai Demokrat yang menjadi salah satu anggota KPP merasa risau dengan penurunan elektabilitas Anies. KPP beranggotakan Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.