Ukraina Tolak Proposal Perdamaian, Wamenhan: Diterima atau Tidak Itu Biasa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra tidak mempermasalahkan proposal perdamaian yang disampaikan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait perang Rusia-Ukraina ditolak pihak Ukraina.

“Masalah nanti proposal yang diajukan, ada yang menerima atau tidak, itu kan biasa. Tapi intinya perang yang sudah berjalan setahun lebih ini menyengsarakan semua umat manusia,” kata Herindra saat ditemui usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Dalam proposal itu, Herindra menyebutkan, Prabowo ingin konflik antara Rusia dan Ukraina segera berakhir.

“Intinya kita ingin konflik antara Rusia dan Ukraina segera selesai, segera damai. Itu saja intinya,” ucap Herindra.

Sebelumnya, Menhan Prabowo mengusulkan perdamaian dan dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

Prabowo menyampaikan usulan itu saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Ia mengatakan, perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini berdampak terhadap kehidupan di seluruh dunia.

Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya Covid-19.

Prabowo pun mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia serta makin banyaknya korban jiwa.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” ujar Prabowo dikutip dari siaran pers.

Upaya kedua, kata Prabowo, meminta Rusi dan Ukraina mundur 15 kilometer dari titik gencatan senjata yang sekarang. Lalu, Prabowo meminta PBB membentuk pasukan perdamaian.

“Dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” ucap Prabowo.

Ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara.

“Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” kata Prabowo.

Forum internasional itu turut dihadiri Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup, Kepala Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell Fontelles, termasuk Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

Namun, proposal yang diajukan Prabowo ditolak oleh Ukraina. Reznikov berpendapat bahwa proposal dari Indonesia "aneh".

"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov.

“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.