Anies dan Koalisi Perubahan Disebut Mesti Bersiap jika Demokrat Hengkang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bergabung di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dinilai harus mempersiapkan diri mencari mitra baru jika suatu saat Partai Demokrat memutuskan hengkang karena kepentingan mereka tidak terpenuhi.

Partai Demokrat sebelumnya mengusulkan supaya bakal calon presiden yang diusung KPP, Anies Baswedan, diberi tenggat waktu hingga Juni buat mendeklarasikan bakal cawapres.

Alasan yang dikemukakan Partai Demokrat adalah penurunan elektabilitas Anies dipicu karena sampai saat ini belum mendeklarasikan bakal cawapres. Sementara Demokrat juga berharap sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono, dipilih menjadi bakal cawapres Anies.

"Secara internal, Nasdem dan PKS harus mulai menimbang opsi tak bersama Demokrat seandainya tenggat cawapres tak bisa dipenuhi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategi (TPS) Agung Baskoro dalam keterangannya, seperti dikutip pada Rabu (7/6/2023).

Menurut Agung, desakan Demokrat kepada Anies supaya segera mengumumkan bakal cawapres bakal berdampak kepada banyak hal.

Selain itu, Agung menyampaikan, desakan dari Demokrat kepada Anies juga menjadi sinyal mereka ingin kepentingan mereka dipenuhi, yakni supaya AHY dipilih menjadi bakal cawapres dari KPP.

"Karena bila tidak, maka kemungkinannya sangat besar Demokrat akan berpindah haluan ke koalisi lain atau koalisi yang punya kans menang yang kini terwujud dalam KKIR (Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya) bersama Prabowo," ujar Agung.

Agung mengatakan, Demokrat juga memperhitungkan jika elektabilitas Anies terus menurun maka mereka akan semakin kesulitan berada di dalam KPP lantaran sasaran politik dan kepentingannya tak tertampung atau terwujud.

Apalagi, kata Agung, Demokrat sudah 10 tahun berada di luar kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sehingga mau tak mau membuat Demokrat harus realistis setelah dua periode di luar kekuasaan. Ini belum termasuk variabel konflik Moeldoko yang tak kunjung tuntas setelah menang 16 kali di meja hijau," ujar Agung.

"Realitas politik tadi menyebabkan ekses politik secara internal dan eksternal kepada KPP," ucap Agung.

Desakan itu disampaikan setelah pemaparan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia terkait elektabilitas Anies serta dua tokoh calon pesaingnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Dalam simulasi tiga nama yang dilakukan Indikator, elektabilitas Anies secara berturut-turut, yakni 29,4 persen pada Juli 2022.

Lalu, pada Oktober 2022 jadi 28,4 persen. Kemudian, turun lagi pada Januari 2023 jadi 24,2 persen. Pada Februari 2023 menjadi 24 persen, dan April 2023 jadi 22,2 persen.

Selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada awal Mei 2023 jadi 21,8 persen, dan akhir Mei 2023 elektabilitas Anies 18,9 persen.

Bahkan, kini elektabilitas Anies terpaut jauh dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 34,2 persen dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diperingkat pertama dengan 38 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, melontarkan pernyataan dengan mencurigai elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan.

Menurutnya, deklarasi cawapres perlu dilakukan demi mencegah jarak elektabilitas Anies dengan capres lain yang semakin jauh.

"Kalau jarak sudah cukup menganga, pasangannya juga akan berat," kata Andi Arief saat dimintai konfirmasi, Senin (5/6/2023).

Ia juga memastikan bahwa Nasdem sejak awal sudah memercayakan penuh kepada Anies, termasuk kapan bakal cawapres akan diumumkan.

Oleh karena itu, menurutnya, semua pihak harus menerima pilihan Anies karena sudah menjadi komitmen bersama dan kesepakatan bersama.

Nasdem justru tidak sepakat dengan pernyataan Demokrat yang menilai penurunan elektabilitas Anies disebabkan bakal cawapres yang tak kunjung dideklarasikan.

Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies harus diperhitungkan dengan matang.

Sementara itu, kata Taufik, pengumuman cawapres yang cepat maupun lambat juga bisa saja mempengaruhi hasil survei.

"Itu termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya, bisa saja dengan cepat (mendeklarasikan), itu akan membantu ke peningkatan hasil survei, bisa juga sebaliknya," ujar Taufik.

"Ketika cepat malah nanti berpengaruh ke hasil survei bisa juga," sambung Taufik.

Sementara itu PKS menilai dinamika elektabilitas dalam sebuah survei adalah hal yang lazim.

"Calon lain belum ada cawapresnya bisa naik kok. Ya faktanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum ada cawapresnya kan naik juga," ujar Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Fika Nurul Ulya | Editor : Sabrina Asril, Novianti Setuningsih)