Polemik Proposal Prabowo soal Perdamaian Ukraina-Rusia yang Berujung Dipanggil Jokowi

Tak hanya di luar negeri, gagasan yang ditawarkan Prabowo juga menuai pro dan kontra di dalam negeri.

Di satu sisi, proposal yang ditawarkan Prabowo dinilai sebagai solusi yang menekankan perdamaian.

Namun, di sisi lain, ide Prabowo dianggap aneh karena kontras dengan kebiasaan dalam sebuah pertempuran.

Perdebatan proposal ini pun sudah sampai telinga Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi berencana memanggil Prabowo guna meminta penjelasan maksud proposal tersebut.

Gencatan senjata

Proposal perdamaian yang ditawarkan Prabowo sebetulnya berangkat dari keprihatinannya atas dampak perang Ukraina dan Rusia terhadap kehidupan dunia.

Belum lagi, perang kedua negara berlangsung ketika dunia dihadapi dengan terus bermutasinya Covid-19.

Oleh karena itu, Prabowo mengusulkan Ukraina dan Rusia melakukan gencatan senjata. Tak hanya itu, Prabowo mendorong Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Ia juga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan perdamaian untuk ditempatkan di zona demiliterisasi.

"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan “Resolving Regional Tensions” dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).

Sebab, solusi yang ditawarkan Prabowo justru seperti rencana Rusia, bukan Indonesia.

Oleh karena itu, Reznikov menegaskan Ukraina tidak membutuhkan mediator yang datang dengan gagasan yang aneh.

"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjutnya, dikutip dari kantor berita AFP.

Solusi damai

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjojanto menilai gagasan yang diajukan Prabowo lebih menekankan solusi damai.

"Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina," katanya.

Andi juga menyebut bahwa Prabowo dalam forum tersebut menekankan agar negara-negara membentuk kolaborasi global dan kepemimpinan bersama yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralisme.

"Pak Prabowo juga secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret, baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo-Pasifik maupun untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina," kata Andi.

Aneh

Sementara itu, anggota Komisi DPR Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menilai proposal perdamaian yang disodorkan Prabowo aneh.

Hasanuddin menyampaikan itu saat Komisi I DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung DPR, Senayan, Senin (5/6/2023).

"Kalau ada usulan dari Indonesia mundur di wilayah teritorinya Ukraina, itu rasanya sedikit aneh," ujar Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, substansi usulan tersebut tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika ketika menyelesaikan masalah pertempuran di lapangan.

Ia juga mempertanyakan apakah usulan Prabowo itu menjadi keputusan negara atau keputusan politik luar negeri.

Pasalnya, jika keputusan politik luar negeri, maka Menlu semestinya yang bertanggung jawab atas proposal Prabowo tersebut.

Dia khawatir keputusan Prabowo itu bisa membuat citra Indonesia menjadi kurang baik.

"Yang pertama, dianggap tidak tahu lapangan. Yang kedua, kita masuk pada ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat, dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tuturnya.

Dipanggil Jokowi

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proposal perdamaian yang disampaikan Prabowo di forum internasional merupakan inisiatif Prabowo sendiri.

Jokowi mengaku akan memanggil Prabowo guna meminta penjelasan soal proposal tersebut.

"Itu (proposal) dari Pak Prabowo sendiri, tetapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi dalam jumpa pers di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga PDI-P, Selasa (6/6/2023).

"Nanti hari ini atau besok mungkin akan saya undang, meminta penjelasan dari apa yang Pak Menhan sampaikan," sambungnya.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Vitorio Mantalean, Adhyasta Dirgantara, Aditya Jaya Iswara | Editor: Dani Prabowo, Aditya Jaya Iswara, Diamanty Meiliana)