Salin Artikel

Kemendikbud Ristek Belum Siapkan RKP, Komisi X DPR Kritik Sikap Tidak Serius Nadiem Makarim

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim lebih serius dalam membahas anggaran bersama DPR.

Dia mempertanyakan cara Nadiem mengelola anggaran di sektor pendidikan dengan anggaran 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi tidak memiliki Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Seperti diketahui, Nadiem belum membuat RKP saat rapat kerja bersama Komisi X DPR untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) dan RKP Tahun Anggaran 2024.

“Mendikbud Ristek belum membuat rincian RKP-nya, hanya copy paste dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang masih global,” katanya di Jakarta, Selasa (7/6/2023).

Fikri menilai, hal itu merupakan ketidakseriusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dalam pembahasan APBN bersama DPR.

Selain itu, Fikri juga mengkritik keras terkait banyaknya pejabat utama di Kemendikbud Ristek yang masih berstatus pelaksana tugas (plt). 

“Padahal pejabat Plt dilarang membuat keputusan strategis," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.

Fikri mencatat, terdapat sekitar 15 pejabat yang masih menyandang status plt di lingkungan Kemendikbud Ristek.

Mereka terdiri dari satu pejabat direktur jenderal (dirjen), dua pejabat sekretaris dirjen, tujuh pejabat direktur, tiga pejabat kepala pusat, dan dua orang pejabat kepala biro.

Fikri mengutip Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan, berdasarkan perundangan, plt merupakan pengganti pejabat definitif yang berhalangan tetap dalam rangka melaksanakan tugas rutin sesuai kewenangannya.

Dalam Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan, pejabat plt dikatakan tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Penjelasan Pasal 14 ayat (7) juga menyebutkan, yang dimaksud dengan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Fikri pun mempertanyakan aspek legal RKP yang sudah maupun sedang disusun dan kemudian dibahas bersama Komisi X DPR RI. Selain itu, masa bakti seorang pejabat plt juga dibatasi maksimal 6 bulan.

“Pegawai negeri sipil (PNS) yang ditunjuk bertugas selama tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan berikutnya,” ujarnya mengutip Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian," paparnya.

Oleh karena itu, Fikri mendesak Nadiem dan jajarannya untuk segera menyelesaikan masalah RKP dan legalitas plt di Kemendikbud Ristek.

Fikri menegaskan, pihaknya tidak ingin masalah tersebut menghambat proses kerja pemerintah yang bisa berdampak luas pada publik.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/06/15310631/kemendikbud-ristek-belum-siapkan-rkp-komisi-x-dpr-kritik-sikap-tidak-serius

Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Surati KY, ICW Minta Sidang Praperadilan Firli Bahuri dan Eddy Hiariej Diawasi

Surati KY, ICW Minta Sidang Praperadilan Firli Bahuri dan Eddy Hiariej Diawasi

Nasional
'Undecided Voters' Tinggi di Litbang 'Kompas', PDI-P Akan Fokus Gaet Pemilih Perempuan dan Muda

"Undecided Voters" Tinggi di Litbang "Kompas", PDI-P Akan Fokus Gaet Pemilih Perempuan dan Muda

Nasional
Hasto Minta Seluruh Kader PDI-P Ketuk Pintu Rumah Warga dan Sampaikan Program 'KTP Sakti'

Hasto Minta Seluruh Kader PDI-P Ketuk Pintu Rumah Warga dan Sampaikan Program "KTP Sakti"

Nasional
Sebut Prabowo Miskin Gimik, TKN: Yang Lain Banyak, tapi Tak Diterima dengan Baik

Sebut Prabowo Miskin Gimik, TKN: Yang Lain Banyak, tapi Tak Diterima dengan Baik

Nasional
Survei Median: Prabowo-Gibran 37 Persen, Ganjar-Mahfud 26,7 Persen, Anies-Muhaimin 25,4 Persen

Survei Median: Prabowo-Gibran 37 Persen, Ganjar-Mahfud 26,7 Persen, Anies-Muhaimin 25,4 Persen

Nasional
Jokowi Minta Harga Bahan Pokok dan Pergerakan Orang Diamankan Jelang Natal dan Tahun Baru

Jokowi Minta Harga Bahan Pokok dan Pergerakan Orang Diamankan Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Ingatkan soal Realisasi Anggaran Lagi, Jokowi: Target Saya Minimal 95 Persen

Ingatkan soal Realisasi Anggaran Lagi, Jokowi: Target Saya Minimal 95 Persen

Nasional
Eks Pejabat DKJA Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Eks Pejabat DKJA Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Korupsi Proyek Jalur Kereta Api

Nasional
Ganjar Cari Tahu Alasan Elektabilitasnya Anjlok, Duga karena Menyebarnya Isu Tertentu

Ganjar Cari Tahu Alasan Elektabilitasnya Anjlok, Duga karena Menyebarnya Isu Tertentu

Nasional
Elektabilitas Terendah di Litbang 'Kompas', Ganjar: Pemicu agar Berpacu Lebih Baik

Elektabilitas Terendah di Litbang "Kompas", Ganjar: Pemicu agar Berpacu Lebih Baik

Nasional
Jumlah Pemilih Bimbang Masih Tinggi, Anies: Artinya, Angka yang Muncul Belum Stabil

Jumlah Pemilih Bimbang Masih Tinggi, Anies: Artinya, Angka yang Muncul Belum Stabil

Nasional
Banyak Pemilih PDI-P dan Jokowi Berpaling ke Prabowo, Ganjar: Kita Konsolidasikan

Banyak Pemilih PDI-P dan Jokowi Berpaling ke Prabowo, Ganjar: Kita Konsolidasikan

Nasional
Jalan Imam Bonjol Depan KPU RI Steril Besok Sore Jelang Debat Capres

Jalan Imam Bonjol Depan KPU RI Steril Besok Sore Jelang Debat Capres

Nasional
Anies Singgung Peran TGUPP Bisa Bantu Lancarkan Eksekusi Program Pemerintah

Anies Singgung Peran TGUPP Bisa Bantu Lancarkan Eksekusi Program Pemerintah

Nasional
Kunjungi Tembagapura, Puan Maharani dan Arifin Tasrif Apresiasi Kinerja Freeport

Kunjungi Tembagapura, Puan Maharani dan Arifin Tasrif Apresiasi Kinerja Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke