Belum Mantap Dukung Ganjar, PAN Ungkapkan Alasannya

Diketahui, PDI-P telah mengusung Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, nama-nama yang muncul perlu dirumuskan terlebih dahulu di internal partai. PAN ingin memastikan, pandangan dan masukan kader terdengar seluruhnya.

Tujuannya, agar semua mesin politik yang dimiliki PAN bisa berjalan seirama.

"Harus diakui bahwa PAN belum memutuskan untuk mendukung salah seorang capres. Perlu dirumuskan dan disampaikan ke internal PAN. Pandangan dan masukan semua kader perlu didengar," kata Saleh dalam keterangannya, Sabtu (3/6/2023).

Oleh karena itu kata Saleh, PAN akan melakukan komunikasi lanjutan dengan berbagai pihak, tidak terkecuali PDI Perjuangan.

Apalagi dalam pertemuan kemarin disepakati bahwa PDI Perjuangan juga akan melakukan kunjungan ke DPP PAN. Ia berharap, pertemuan selanjutnya akan memperkaya perspektif semua pihak.

"Semakin banyak diskusi dan silaturrahim, akan semakin baik bagi bangsa dan negara kita," beber pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PAN ini.

Terkait hubungannya dengan PDI-P, PAN mengakui bahwa PDI-P merupakan teman dan sahabat. Bahkan, PAN menyebut PDI-P sebagai "teman tapi mesra".

Di sisi lain ia mengakui, PDI-P menawarkan Ganjar Pranowo untuk didukung secara bersama-sama. Atas tawaran itu, PAN mengaku mengapresiasi dan menghormati tawaran tersebut.

"PAN selama ini juga sudah dekat dengan Pak Ganjar. Komunikasi Bang Zulhas dengan Pak Ganjar sudah sangat baik. Paling tidak, PAN sudah lama mengenal dan mengikuti jejak kepemimpinan Pak Ganjar," ungkap dia.

Alih-alih membahas capres, kedua belah pihak justru membahas kesepakatan untuk menjaga agar pemilu terlaksana dengan baik saat pertemuan kemarin.

Tidak hanya untuk pilpres, kesepakatan ini juga berlaku untuk Pileg dari pusat sampai ke kabupaten/kota.

Kesepakatan-kesepakatan seperti ini, kata Saleh, diharapkan akan menjaga keteduhan dan kedamaian dalam pesta demokrasi 2024.

Tidak ada lagi yang saling menjelekkan dan saling menjatuhkan. Tidak ada lagi ungkapan 'kampret' dan 'cebong' yang berpotensi memecah belah.

"Kemarin juga disepakati agar semua berkontribusi bagi pelaksanaan pilkada yang bermartabat, berkeadilan, dan berkualitas," jelas dia.