Salin Artikel

Soal Baliho Prabowo-Jokowi, Gerindra Bantah Memasang, PDI-P Singgung soal Asumsi

Ia mengaku tak tahu siapa pemasang baliho yang bertuliskan "Menang Bersama untuk Indonesia Raya" itu.

"Kalau itu saya enggak tahu ya (siapa pemasangnya)," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Kendati demikian, Habiburokhman tidak mempersoalkan apabila Prabowo dan Jokowi terlihat bersama, kemudian diabadikan dalam sebuah foto.

Menurutnya, kedua tokoh tersebut kerap terlihat bersama. Sebab, Prabowo merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet saat ini. Sedangkan Jokowi adalah Presiden.

"Kalau foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada bareng, menurut saya, bukan hal yang aneh. Beliau berdua adalah presiden dan menteri ya," ujarnya.

Apalagi, Habiburokhman mengatakan, Prabowo dan Jokowi sama-sama memiliki komitmen bekerja dalam pemerintahan.

Kemudian, Habiburokhman mengatakan, kedua tokoh itu juga berharap agar pemerintahan ke depan dapat melanjutkan capaian pemerintahan yang sudah ada saat ini.

Di sisi lain, Habiburokhman tak menganggap baliho tersebut diasumsikan sebagai bentuk endorsement atau dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo untuk Pilpres 2024.

"Enggak lah. Saya pikir soal siapa yang bikin (baliho) ya tapi enggak ada yang salah kok. Apa salahnya coba, presiden dan menteri ya toh, bukan soal endorse mengendorse," imbuh Habiburokhman.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengaku enggan berkomentar soal baliho tersebut.

Bambang Pacul hanya menganggap jika ada yang berasumsi bahwa baliho tersebut menandakan dukungan Jokowi untuk Prabowo, hanya lah asumsi.

Kemudian, Pacul menegaskan bahwa ia tak perlu menanggapi asumsi-asumsi tersebut.

"Lagi-lagi kan itu pendapat orang disuruh menanggapi. Kan kecuali kalau itu lembaga, ada logonya PDI Perjuangan," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/02/05583991/soal-baliho-prabowo-jokowi-gerindra-bantah-memasang-pdi-p-singgung-soal

Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke