Saut Situmorang Nilai Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Tak Berdampak ke Pemberantasan Korupsi

Menurut Saut, beberapa orang memandang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperpanjang masa jabatan itu itu tidak bisa dikatakan bermanfaat maupun tidak bermanfaat.

Namun, ia memiliki pandangan lain dengan berkaca pada kondisi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

“Tapi kalau menurut pandangan saya, Anda mau kasih 20 tahun, 10 tahun juga kalau kondisinya KPK saat ini enggak ada yang disebut bicara bermanfaat, adil, dan pasti,” ujar Saut saat dihubungi, Kamis (25/5/2023)/

“Jadi, menurut saya keputusan itu tidak mengubah secara keseluruhan pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif efisien, nonsense itu,” kata dia.

Menurut Saut, selama empat tahun menjadi pimpinan KPK jilid V,  Firli Bahuri Cs tidak bisa melakukan apa-apa.

Ia bahkan memandang putusan MK itu berdasar pada alasan politik, yakni memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun agar sama dengan periodisasi keputusan politik.

“Ini menunjukkan bahwa lembaga ini semakin politik, sudah jelas kan,” kata Saut.

Menurut dia, keputusan MK tersebut tidak terlepas dari keinginan politik dan politik hukum pemerintah.

Ia bahkan menduga, perpanjangan masa jabatan tersebut telah dikoordinasikan terlebih dahulu karena merupakan keputusan besar.

“Itu sudah jelas politik itu, enggak mungkin, mereka juga sudah koordinasi, enggak mungkin koordinasi, itu kan keputusan-keputusan besar,” ujar Saut.

Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan atas gugatan yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai, sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu 4 tahunan membuat kinerja pimpinan KPK dinilai dua kali oleh presiden dan DPR.

MK menganggap penilaian dua kali itu bisa mengancam independensi KPK. Sebab, presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen dua kali dalam periode atau masa jabatannya.

Adapun ketentuan masa jabatan pimpinan KPK ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis (25/5/2023).

Selain mengabulkan JR Pasal 34, MK juga mengabulkan permohonan koreksi Ghufron terkait batas usia calon pimpinan KPK minimal 50 tahun.

MK menilai, Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK atau UU KPK baru bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan,” kata Anwar Usman.