Geledah Kantor Kemensos, KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik Terkait Korupsi Penyaluran Beras Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti yang diduga terkait dengan dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, barang bukti tersebut diamankan tim penyidik saat menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023).

“Ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).

Ali menuturkan, upaya penggeledahan tersebut merupakan tindakan hukum pro justitia. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti agar perkara dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu menjadi terang.

“Tindakan hukum pro justitia berupa penggeledahan di kantor Kemensos RI,” tutur Ali.

Dia menambahkan, KPK akan melakukan analisis dan menyita barang bukti yang diamankan untuk melengkapi berkas perkara.

Sebelumnya diberitakan, KPK menggeledah kantor Kemensos selama sekitar 8 jam. Usai melakukan upaya paksa itu, tim penyidik mengangkut dokumen, notebook, hingga ponsel.

Mengutip Kompas TV, Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa mengaku mengantar tim penyidik ke ruangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos).

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak tahu-menahu persoalan rasuah beras bansos KPM PKH itu.

Sebab, kata Risma, ia baru dilantik pada penghujung 2020, menggantikan Mensos Juliari Peter Batubara yang terjerat korupsi Bansos Covid-19.

"Karena ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR (Bhanda Ghara Reksa) dan itu tahun 2020. Saya dilantik oleh Pak Presiden 27 Desember 2020 dan ini (kasus) sekitar bulan September, jadi saya enggak tahu," kata Risma saat konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Diketahui, KPK sebelumnya menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia.

KPK menduga, dalam korupsi tersebut terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.

Pada kesempatan sebelumnya, Ali menyebut dugaan rasuah ini menyangkut satu anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka. Namun, identitas mereka baru akan dibuka ketika penyidikan dirasa sudah cukup.

Belakangan, KPK meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.

Selain  itu, KPK juga mencegah lima orang lainnya yakni, Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto.

Keenam orang itu dicegah bepergian keluar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.