[POPULER NASIONAL] Gibran Dianggap "Main" 2 Kaki | Survei Litbang "Kompas" Sebut 70,1 Persen Publik Puas Kinerja Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta menghadiri deklarasi dukungan politik dari relawannya untuk Prabowo sebagai bakal calon presiden (Capres) 2024 menjadi sorotan opini.

Gibran dianggap bermain 2 kaki dalam berpolitik. Hal itu dikarenakan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) seperti sang ayah, tetapi menghadiri kegiatan deklarasi Prabowo yang bakal bersaing dengan bakal capres yang diusung PDI-P, Ganjar Pranowo.

Sementara itu, hasil Survei Litbang Kompas memperlihatkan 70,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

1. Gibran antara "Main" Dua Kaki dan Kacang Lupa Kulitnya

Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi salah satu Capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 ke Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/05/2023), serta adanya deklarasi relawan pendukung Jokowi dan Gibran Rakabuming untuk mendukung Prabowo, sebenarnya hal yang lumrah terjadi.

Menjadi tidak lumrah jika Wali Kota Solo Gibran ikut menghadiri acara deklarasi yang dilakukan 15 koordinator lapangan dari Relawan Jokowi-Gibran yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Jika alasan yang dipakai Gibran adalah menjadi kewajibannya selaku kepala daerah untuk menerima kedatangan Prabowo selaku menteri, tentu bisa dipahami dari aturan keprotokolan.

Hanya saja jika Gibran ikut-ikutan menghadiri acara deklarasi dukungan yang dilakukan relawan ayah dan dirinya, tentu sangat tidak dibenarkan dari kacamata partai yang mendukungnya selama ini.

Gibran berhasil menang dan terpilih sebagai Wali Kota Solo, selain karena “diuntungkan” dengan namanya ayahnya, tentu saja mendapat andil dari PDIP yang mencalonkannya secara resmi di jalur politik.

Gibran mungkin juga masih belum lupa, adik iparnya yang bernama Bobby Nasution juga melenggang menjadi Wali Kota Medan berkat “endors” dari PDIP.

Bukan perkara mudah memenangkan Gibran di Solo dan Bobby di Medan mengingat penunjukkan mereka sebagai calon kepala daerah telah menyebabkan kader-kader yang lebih “berkeringat” dan telah menempuh jalan panjang di politik harus tersingkir.

Wakil Wali Kota Medan sebelum periode Bobby menjadi wali kota adalah kader lama di PDIP dan merasa begitu yakin dirinya akan maju sebagai Medan-1 karena dukungan PDIP.

Kenyataan di lapangan menjadi lain karena Medan harus diisi oleh trah Jokowi.

Cerita yang sama juga terjadi di Solo, kader lama juga harus “mengalah” karena putra RI-1 ingin menjadi Wali Kota Solo.

Belum lagi terbesit keinginan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga berniat maju sebagai Calon Wali Kota Depok atau Solo melalui “pintu” PDIP.

Selain telah menjadi kader PDIP, Gibran pasti tidak akan lupa jika ayahnya berhasil menjadi Wali Kota Solo hingga dua periode, menjabat Gubernur DKI satu periode serta terpilih sebagai RI-1 selama dua periode adalah berkat dukungan penuh dari PDIP.

Tipe permainan politik Jokowi bahkan seperti “undur-undur” yang tidak jelas mau mendukung Prabowo atau Ganjar.

Permainan politik “dua kaki” yang ditunjukkan Jokowi mirip dengan pepatah Jawa. Senin suka tempe, selasa doyan kedelai.

Hari Senin bisa saja Jokowi memuji Prabowo sebagai calon penerusnya yang layak memimpin Indonesia.

Akan tetapi hari Selasa, Jokowi dengan gampangnya menyebut Ganjar adalah tokoh pilihannya untuk Capres mendatang.

Bisa dipahami jika Jokowi memang sengaja memainkan dua kartu “as” di Pilpres 2024 untuk mengamankan dirinya pascalengser nanti.

Hanya ada dua nama di saku Jokowi, yakni Prabowo dan Ganjar. Program-program Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara/IKN harus diteruskan oleh Prabowo atau Ganjar.

Jokowi tidak ingin ada proyek peninggalannya mangkrak dan terbengkalai seperti Wisma Hambalang di era Presiden SBY.

Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.

"Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023.

Adapun angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.

Apabila diperinci dari sektor masing-masing, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.

Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan. Namun, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.

Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.

Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.

Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen.

Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen.

Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen. Selanjutnya, memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.