Salin Artikel

Nasdem Akui Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat Bukan Pilihan yang Mudah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui keputusan untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat bukanlah pilihan yang mudah.

Ali mengatakan, keputusan Nasdem bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sama seperti prinsip Anies Baswedan, yang mana dirinya tidak memilih jalanan mulus supaya sampai ke puncak kekuasaan.

Hal tersebut Ali sampaikan dalam sambutannya di puncak Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Memilih berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat tentunya itu bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem," ujar Ali.

"Pilihan yang diambil tentunya sama dengan tekad yang dimiliki oleh Mas Anies Baswedan, bahwa kalau kita ingin sampai di puncak, maka jangan kita pernah memilih jalan yang rata dan datar, karena pasti kita tidak akan pernah sampai di puncak," sambung diam

Ali menjelaskan, Nasdem memilih jalan yang mendaki walau sudah tahu jalanan tersebut pasti terjal.

Akan tetapi, menurut dia, jika pendakian itu terus diperjuangkan, maka puncak kekuasaan akan tercapai.

"Partai Nasdem memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS tentunya memiliki satu tujuan, yaitu ingin merawat demokrasi yang sedang tumbuh di negara Republik Indonesia," tutur Ali.

Sementara itu, Ali juga menyinggung dinamika politik yang terjadi di berbagai partai politik menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, koalisi yang sudah pasti saat ini baru Koalisi Perubahan saja.

"Banyak partai yang masih bimbang untuk mencari pasangan. Banyak orang yang masih galau untuk mencari calon," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/20/17001721/nasdem-akui-berkoalisi-dengan-pks-dan-demokrat-bukan-pilihan-yang-mudah

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke