Sinyal Terus Menghilang, Uang Rakyat "Melayang"

Datanglah ke Soe, Ibu Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), masih di NTT, yang tergolong jauh dari perbatasan negara Timor Leste. Sinyal masih menjadi "barang mewah" di daerah yang dikenal memiliki angka stunting tertinggi di Tanah Air.

Jelajahi jalan mulus di sepanjang Jalan Nasional Trans Timor dari Kupang ke Kefamenanu di  Timor Tengah Utara (TTU) sepanjang 194,6 kilometer. Jalan yang meliuk-liuk dan berbukit-bukit, membuat jaringan selular seperti XL susah diharapkan berfungsi. Jaringan Telkomsel yang saya andalkan juga tidak selamanya “on”.

Anda boleh menggunakan kendaraan bus ukuran tiga perempat, yang kalau di Jakarta sekelas ukuran Metro Mini atau Miniarta di Depok, seperti saya dan rakyat biasa gunakan sehari-hari di NTT. Jika Anda menjadi menteri, boleh juga mengendarai mobil mewah Mercedes Maybach S-650 seharga Rp 6,499 miliar seperti yang dipunyai Johnny Gerald Plate, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika yang telah dicopot karena tersandung kasus rasuah.

Saya yakin jika Anda menumpang mobil bermesin V-12 tersebut dengan kapasitas 5.980 cc serta bertenaga maksimun hingga 630 daya kuda dan torsi maksimal 1.000 NM maka ketidaknyaman seperti yang saya rasakan saat naik bus umum di NTT, pasti tidak akan alami.

Saat harus mengajar via online dan menggunakan kesempatan istrirahat di tengah perjalanan, saya begitu kesulitan mendapatkan akses jaringan internet. Mual dan pusing karena jalan yang meliuk-liuk serta tidak adanya pendingin udara di dalam bus umum, tidak juga bisa dilawan dengan tegukan kopi saset berharga terjangkau.

Saya tidak bisa membayangkan kesulitan anak-anak sekolah di Nias (Sumatera Utara), Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat), Musi Rawas Utara (Sumatera Selatan), atau di Pesisir Barat (Lampung) dalam mengikuti pelajaran daring. Jangankan bisa menyaksikan pertandingan final sepakbola Sea Games 2023 dari Kamboja antara Timnas U-22 dengan Thailand melalui tayangan internet, mencari data melalui situs pencari Gooegle pun sangat sulit dilakukan.

Jadi jangan heran jika ada warga yang mengandalkan akses jaringan internet untuk berkomunikasi dan bekerja di daerah-daerah pelosok, begitu iri melihat mudahnya orang Jawa mendapat sinyal dan akses internet.

Jika disebar lagi sesuai dengan pemekaran Papua yang terbagi dalam berbagai daerah otonomi baru, maka NTT layak dikokohkan sebagai “jawara” yang mempunyai daerah berkategori tertinggal. NTT adalah daerah asal mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerald Plate.

Johnny G Plate kini disangkakan Kejaksaan Agung telah melakukan korupsi Rp 8,32 triliun dari kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo.

Jika daerah tuna sinyal ingin diperluas dan sekali-kalilah para “pembela” korupsi Plate menyambangi daerah yang tergolong 3T, seperti di pedalaman Bengkayang di Kalimantan Barat, Krayan di Kalimantan Utara, atau di Tarempa, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Anambas, keberadaan sinyal itu ibaratnya seperti menemukan berlian.

Ketiadaan infrastruktur menara BTS menjadi penyebab sinyal di daerah-daerah itu lemot, bahkan menghilang sama sekali. Saya membanyangkan nasib miris para prajurit TNI yang berjibaku melawan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di pedalaman Papua yang kesulitan koordinasi dengan induk pasukan karena sulitnya melakukan komunikasi.

Saya pernah mengunjungi daerah-daerah penugasan personel TNI di Papua, Kalimantan Barat dan NTT. Salah satu keluhan terbanyak para penjaga perbatasan di pos-pos terdepan sempadan adalah sulitnya akses telekomunikasi. KKB sudah terbiasa menggunakan telepon satelit, sementara pasukan kita merana karena kesulitan sinyal.

Daerah 3T adalah daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal yang merupakan gerbang tapal batas Indonesia. Daerah 3T adalah wilayah yang digolongkan sebagai daerah yang dinilai masih memerlukan bantuan dalam berbagai sektor, termasuk salah satunya adalah pendidikan.

Betapa sulitnya para orangtua di daerah 3T. Mereka harus merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk membeli pulsa agar anak-anaknya bisa mengikuti proses pendidikan secara daring. Sementara sinyal yang dicari-cari masih terkendala karena pembangunan menara BTS tidak kunjung selesai. Kini malah mangkrak karena nafsu serakah menterinya.

Proyek Mangkrak

Dugaan kebocoran uang negara dalam korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 yang menjerat Johnny Gerald Plate disebut mencapai 80 persen. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut kasus korupsi BTS 4G bukan pidana biasa. Sebab, dari Rp 10 triliun yang dianggarkan, dugaan kerugian negara mencapai Rp 8,32 triliun.

Perincian kebocoran dan kebobrokan pelaksanaan proyek BTS 4G Kominfo dibeberkan pula oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud, sebanyak 985 tower BTS 4G, dari ribuan target tiang yang harusnya berhasil dibangun, mangkrak alias tidak berfungsi sama sekali.

Mahfud mengungkapkan, keberadaan hampir 1.000 tower mangkrak itu diketahui dengan presisi ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pemeriksaan melalui satelit. Dari keberadaan tiang-tiang yang dilacak satelit oleh BPKP, dari 985 tiang yang dijadikan sampel itu, semuanya dalam kondisi barang-barang mati.

Rencananya, proyek BTS 4G Kominfo akan dikerjakan dalam kurun waktu 2020-2024. Jumlah total anggarannya mencapai Rp 28 triliun. Pemerintah kemudian menargetkan pembangunan 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020-2021 dengan anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 10 triliun.

Menurut Mahfud MD, sampai akhir 2021, keberadaan 1.200 tower BTS sama sekali kosong melompong. Tenggat waktu yang diperpanjang, mulai Desember 2021 hingga Maret 2023 dengan target 4.800 tower BTS 4G juga tinggal cerita (Kompas.com, 19/05/2023).

Kasus menggarong dana bejibun yang seharusnya dipergunakan untuk memintarkan generasi muda dan memajukan kehidupan rakyat di daerah 3T, menjadi modus elite-elite negeri ini menggelumbungkan dana bagi pribadi dan kelompoknya.

Para penguasa sangat jenius mendesain dana non budgeter yang mudah dirampok secara berjemaah. Hebatnya lagi, aturan dan kelembagaan itu sengaja dibuat grey area tanpa ada pengawasan publik.

Di bidang telkomunikasi, ada yang namanya Universal Service Obligation (USO). USO ini berupa dana yang dipungut dari operator telekomunikasi sebesar 1,25 [ersen dari pendapatan kotor.

Untuk apa dana USO itu? Tentu saja dana USO ini dipergunakan untuk membangun akses telekomunikasi, terutama di wilayah-wilayah 3T yang tidak digarap operator karena tidak memiliki skala ekonomi dan bisnis yang menguntungkan.

Dana USO ini kelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), di bawah Kemenkominfo. Mengingat dana ini bukan APBN atau non budgeter, aturan penggunaan menjadi longgar.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipergunakan untuk proyek Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan. Jika anda mengunjungi berbagai daerah di Tanah Air, akan mudah menemukan rongsokan mobil-mobil layanan internet berkelir biru yang rongsok terbengkalai. Saya masih menemukan mobil bobrok itu di tepi jalan protokol di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Seperti mengulang kesalahan era SBY yang menjadikan proyek bertujuan mulia menjadi barang rongsokan dan dana raksasa hilang tanpa jelas, kini di era Jokowi kesalahan itu kembali berulang.

Tidak ada cara lain, kerugian itu harus dikembalikan oleh Johnny Gerald Plate dan pihak-pihak yang ikut menikmatinya. Dengan hitung-hitungan ala pelajar yang lancar mengakses internet di ruang-ruang publik, saya mencoba membuat hitung-hitungan kasar. Kalau kebutuhan bulanan setiap keluarga mapan bin makmur sebesar Rp 100 juta, maka setahun “hanya” dibutuhkan Rp 1,2 milyar.

Dengan dana Rp 100 juta, tentu keluarga tersebut sanggup bertempat tinggal di perumahan yang mewah karena bisa membayar cicilan setiap bulannya. Bisa menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berfasilitas lengkap dan kelimpahan akses internet tanpa lemot.

Dengan dana raksasa Rp 8,32 trilyun maka satu keluarga tersebut perlu waktu 6.933 tahun untuk menghabiskan dana yang digarong seorang menteri yang awalnya disebut publik sebagai sosok pilihan karena menjadi pembantu Presiden dan disematkan dengan sebutan “terhormat” itu.

Dana Rp 8,32 triliun bukan lagi sanggup dihabiskan 7 turunan tetapi entah berapa buanyaaak keturunan. Semoga kalkulator saya yang begitu sulit menghitung angka-angka super jumbo ini tidak khilaf dan salah menghitung angka-angka yang membelalakkan mata.

Saya jadi teringat dengan kisah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari di Sulawesi Tenggara bernama Abdul Haris (23). Saat melintas perempatan Bundaran Tank di Jalan Malaka, Kambu, Kota Kendari pada Kamis (18/5/2023) lalu, Haris menemukan dompet dan uang yang berhamburan di jalanan.

Haris tergerak mengumpulkan uang yang berserak di jalanan, dan dengan aksi penyelamatan tersebut terkumpulah Rp 1,45 juta bersama dompet dan dokumen-dokumen penting. Karena tidak ada pihak yang merasa kehilangan uang dan dompet itu di lokasi penemuan, Haris mengumumkan penemuannya tersebut di media sosal.

Tidak lama kemudian sang pemilik dompet mendatangi Haris dan menerima pengembalian uang miliknya yang jatuh di jalan. Sang pemilik mengaku uangnya yang hilang memang berjumlah Rp 1,45 juta, persis sama dengan temuan Haris.

Abdul Haris, yang bukan menteri atau menjabat sekjen sebuah partai, mengaku kejujuran itu penting untuk membangun sebuah kepercayaan. Menurutnya, kalau kita ambil sekeping saja maka akan hilang segunung kepercayaan orang padanya.

“Hidup bukan tentang yang terbaik tetapi siapa yang mau berbuat baik.” – Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf.