Musra dan Manuver Jokowi sebagai "King Maker" Terkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga nama calon presiden (capres) hasil Musyawarah Rakyat (Musra) telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam puncak acara Musra Indonesia yang digelar di Istora Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Ketua Panitia Panel Barus, Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea, dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi beserta jajaran menyerahkan langsung hasil Musra tersebut kepada Presiden Jokowi.

Andi Gani menyampaikan, Musra digelar di hampir semua provinsi dan perwakilan luar negeri. Hasil Musra ini memunculkan tiga nama besar untuk capres dan empat nama calon wakil presiden (cawapres).

“Bapak Presiden, Musra telah menjaring tiga calon presiden, yang pertama Mas Ganjar Pranowo yang juga capres PDI-Perjuangan,” papar Andi Gani.

“Kedua, Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan ketiga Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk cawapres, pada urutan pertama yang masuk radar Musra adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Kemudian, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid.

Dari hasil Musra tersebut, Andi Gani meminta Presiden Joko Widodo untuk menentukan satu nama calon presiden dan calon wakil presiden yang nantinya bakal didukung oleh para relawan.

“Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak, kami menunggu arahan Bapak, kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya, pejah gesang nderek (hidup-mati ikut) Jokowi,” tutur Andi Gani.

Jokowi minta relawan jangan salah pilih

Usai menerima hasil Musra, Jokowi lantas menyampaikan pidato dalam rangka memberikan pengarahan kepada ribuan para relawannya. Kepala Negara mengajak relawannya untuk tidak salah memilih pemimpin dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

“Memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial sangat penting sekali harus tepat dan benar, oleh sebab itu, saya bolak-balik menyampaikan jangan grusa-grusu,” ujar Jokowi.

“Jangan tergesa-gesa karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi pun mengingatkan soal kondisi dunia yang penuh ketidakpastian. Keadaan ini mungkin saja terjadi dalam waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu, Indonesia butuh pemimpin yang berani mengambil kebijakan dan keputusan yang tagas untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang itu masih akan terjadi,” ujar Jokowi.

“Sehingga sekali lagi nakhodanya itu harus nakhoda yang berani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan untuk bangsa ini,” kata dia lagi.

Kriteria pemimpin versi Jokowi

Presiden Jokowi berharap, ke depan Indonesia dapat dipimpin oleh sosok yang bisa merawat demokrasi di akar rumput dan bukan di kalangan elite.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang tepat untuk bisa memimpin negara besar dengan jumlah penduduk yang lebih dari 280 juta.

"Rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan," papar Jokowi.

Selain kriteria di tersebut, Kepala Negara juga menekankan pentingnya sosok pemimpin yang pemberani untuk memimpin bangsa Indonesia.

Menurut Jokowi, sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia adalah pemimpin yang mengerti cara mengelola negara dan berani memanfaatkan peluang yang ada.

"Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa, dia harus ngerti dia harus tahu," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi berharap, Indonesia ke depan dapat dipimpin oleh sosok yang paham akan strategi dan memiliki gagasan dalam memajukan bangsa dan negara. Ia mengingatkan, jangan sampai relawannya memilih pemimpin yang hanya menjalankan rutinitas sebagai presiden.

"Bukan hanya duduk di Istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik harus ada semuanya," kata Jokowi.

"Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain," tambahnya.

Hasil Musra disampaikan ke parpol

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku masih menyimpan nama-nama capres dan cawapres hasil Musra. Selanjutnya, Jokowi akan memberikan bisikan kepada partai-partai terkait nama-nama capres atau cawapres.

“Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres-cawapres,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, berdasarkan konstitusi, yang bisa mencalonkan capres dan cawapres adalah partai atau gabungan partai.

“Sehingga, itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan grasa-grusu,” kata dia.

Dinilai jadi "king maker"

Pengarahan Kepala Negara dalam acara puncak Musara dinilai memperkuat posisi Jokowi sebagai king maker pada Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, peran Jokowi sebagai penentu makin terlihat dengan adanya arahan kepada para relawannya.

"Dengan menggalang opini seperti ini, menggalang kekuatan relawan akan memperkuat posisi Jokowi sebagai king maker dalam konstelasi politik kandidasi beberapa hari ke depan," kata Hanta dalam acara "Kompas Petang", di Kompas TV, Minggu sore.

Hanta berpandangan, Jokowi merupakan sosok king maker terkuat saat ini. Pasalnya, meski bukan merupakan ketua umum partai politik, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki pengaruh yang kuat dalam Pilpres 2024.

Hal ini, kata dia, terlihat ketika Presiden ketujuh RI ini dapat mengomunikasikan, menggalang kekuatan, terutama partai-partai di dalam pemerintahan, di luar dari Nasdem dan PDI-P.

"Pak Jokowi bukan ketua umum partai sehingga dalam konstelasi politik Indonesia hari ini tidak memegang boarding pass secara langsung, tetapi beliau seorang king maker yang bisa dikatakan terkuat saat ini," paparnya.