Salin Artikel

MUI Minta BSI Segera Pulihkan Layanan agar Tidak Terjadi "Rush Money"

Anwar meminta agar nasabah yang semakin kecewa tidak melakukan tindakan yang dinilai bisa membuat masa depan BSI terancam.

"Untuk itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saya meminta pihak BSI agar bersungguh-sungguh menghadapi serangan siber ini sehingga diharapkan pelayanan kembali pulih serta dapat berjalan seperti biasa," ujar Anwar melalui pesan singkat, Kamis (11/5/2023).

Anwar mengatakan, para nasabah banyak yang kecewa karena berhari-hari layanan keuangan BSI tak bisa pulih.

Bahkan banyak dari nasabah, kata dia, yang mulai mengeluarkan kata-kata yang bisa jadi berubah menjadi tindakan pengambilan uang secara serentak atau rush money.

"Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya peristiwa tersebut, saya mengimbau teman-teman dan umat Islam serta nasabah BSI pada umumnya untuk tidak melakukan hal-hal yang akan bisa merugikan masa depan BSI, karena kalau terjadi rush gara-gara masalah ini maka untuk memulihkan nama baik BSI ke depan jelas tidak mudah," imbuh dia.

Sebagai informasi, layanan perbankan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) error sejak Senin (8/5/2023) hingga hari ini, Kamis (11/5/2023), dan belum sepenuhnya pulih.

Layanan BSI error ini disebut karena adanya serangan siber pada sistem BSI. Mulanya, nasabah BSI tidak dapat melakukan transaksi melalui BSI Mobile, mesin ATM, bahkan teller di kantor cabang bank.

Upaya pemulihan pun dilakukan BSI sehingga layanan jaringan ATM dan kantor cabang pulih pada Selasa (9/5/2023).

Meski begitu, untuk layanan BSI Mobile hingga saat ini masih dalam upaya pemulihan. Secara bertahap, layanan mobile banking BSI itu sudah mulai bisa diakses sebagian nasabah.

Layanan BSI eror karena serangan siber

Saat terjadi eror di seluruh layanan BSI pada Selasa (8/5/2023), manajemen melalui sejumlah akun media sosial BSI sempat mengungkapkan bahwa gangguan itu dikarenakan sedang dilakukannya perawatan sistem.

"Kami sampaikan saat ini BSI tengah melakukan maintainance system sehingga tidak dapat diakses sementara waktu dan akan kembali ke kondisi normal secepatnya," tulis manajemen BSI pada akun Instagram @banksyariahindonesia, dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Meski begitu, layanan BSI error selama berhari-hari dan tidak sepenuhnya pulih.

Menteri BUMN Erick Thohir pun pada akhirnya mengakui adanya serangan siber terhadap sistem BSI yang membuat layanan bank syariah berpelat merah tersebut eror.

"Ada serangan, saya bukan ahlinya, tapi disebutin three point apalah itu, sehingga mereka (BSI) down hampir satu hari kalau tidak salah," ujarnya saat ditemui di sela-sela KTT ASEAN di Manggarai Barat, Labuan Bajo, Rabu (10/5/2023).

Erick tidak menjelaskan secara terperinci terkait serangan apa yang terjadi pada sistem BSI. Ia hanya menekankan, memang ada laporan kepada dirinya terkait layanan BSI yang terganggu akibat serangan siber.

"Laporannya seperti itu. Kemarin saya sudah cek dengan tim kami, memang ada serangan seperti itu," imbuhnya.

Sementara itu, dalam keterangan resminya, Rabu (10/5/2023), Hery mengatakan bahwa terkait serangan siber tersebut, pada dasarnya BSI akan melakukan penelusuran. Ia bilang, perlu pembuktian melalui audit dan digital forensik.

"Hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut melalui audit dan digital forensik. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu regulator maupun pemerintah,” ujarnya.

Hery pun menegaskan, komitmen BSI sebagai institusi perbankan untuk terus memperkuat pertahanan dan keamanan siber, terutama demi kepentingan nasabah. Ia memastikan bahwa BSI berkomitmen untuk menjaga keamanan dana dan data milik nasabah.

Pihak BSI terus melakukan proses normalisasi sehingga pemulihan layanan sudah mulai berjalan secara bertahap.

"Proses normalisasi layanan BSI telah kami lakukan dengan prioritas utama untuk meyakinkan dana dan data nasabah tetap aman di BSI," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/11/15385201/mui-minta-bsi-segera-pulihkan-layanan-agar-tidak-terjadi-rush-money

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke