Anies Dinilai Patut Pilih Cawapres dari Luar demi Soliditas Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan supaya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, memilih bakal pendampingnya dari kalangan luar dinilai patut dipertimbangkan demi keseimbangan internal koalisi.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, usulan supaya Anies memilih pendampingnya dari tokoh luar supaya menekan potensi sikap tidak adil.

"Karena apabila (bakal cawapres) berasal dari salah satu partai politik koalisi maka dikhawatirkan dia akan bersikap cenderung kepada partai politik dia berasal. Soliditas koalisi pun akan rentan," kata Bawono dalam keterangannya seperti dikutip pada Selasa (9/5/2023).

Di sisi lain, Bawono menilai KPP sebaiknya saat ini mengutamakan penguatan soliditas koalisi, terutama memastikan tiket pencalonan.

Selain itu, kata dia, KPP juga perlu memperkuat jaringan dan koordinasi di antara partai politik anggotanya dari tingkat pusat hingga daerah.

Saat ini partai politik yang menjadi anggota KPP adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Serta tentu saja juga rencana sosialisasi politik dengan mengujungi daerah-daerah untuk meningkatkan tingkat popularitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu," ucap Bawono.

Di sisi lain, Bawono menilai Anies juga perlu meningkatkan tingkat popularitasnya supaya lebih bertaji menjelang pendaftaran capres-cawapres pada Oktober 2023 mendatang.

Menurut Bawono, berdasarkan data survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia, tingkat popularitas Anies Baswedan belum mencapai angka 90 persen.

Maka dari itu Bawono menyarankan Anies menambah intensitas safari politik dengan berkeliling Indonesia buat mendongkrak popularitasnya.

"Dengan meningkatkan popularitas diri tentu juga akan memperluas kemungkinan untuk disukai pemilih. Apabila telah disukai otomatis akan dipilih sehingga tentu saja berujung pada peningkatan elektabilitas," ucap Bawono.

Sebelumnya diberitakan, Anies sempat menyinggung soal pertemuan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Pembahasan itu disampaikan Luhut saat makan siang bersama Paloh di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023) pekan lalu.

Di sisi lain, PKS sebagai salah satu parpol yang mengusung Anies menyatakan figur non partai politik juga patut diperhitungkan sebagai bakal cawapres, asal memenuhi syarat.

“Untuk menang itu tadi faktornya bisa jadi yang punya elektoral. Mungkin bukan orang partai, (kemungkinan) sangat-sangat terbuka,” tutur Syaikhu di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

Syaikhu mengungkapkan bakal memberikan masukan pada lima kandidat cawapres yang telah ditentukan oleh Anies bersama Tim Delapan KPP. Ia bakal membawa nama-nama tersebut ke rapat bersama Majelis Syuro PKS.

“Ya kita akan tampung, nanti kita akan beri masukanlah,” ucap dia. Bagi Syaikhu, cawapres Anies nantinya harus bisa membawa dampak signifikan untuk membantu pemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Masalah cawapres bukan hanya sekedar simbolis ya, tapi cawapres itu justru akan menjadi faktor untuk penguat suara, untuk kemenangan Anies Rasyid Baswedan,” imbuh dia.

"Oh soal wakil. Gini, kalau dengan beliau (Paloh), kalau itu urgent dan penting, pasti langsung disampaikan," ujar Anies dalam jumpa pers usai menghadiri acara relawan Amanat Indonesia (ANIES) di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/5/2023).

"Kalau tidak langsung disampaikan, berarti tidak urgent dan tidak penting," imbuhnya.

Menurut laporan saat ini terdapat 5 figur yang menjadi kandidat cawapres Anies yang diusulkan oleh Tim Delapan KPP.

Mereka menyatakan pembahasan soal bakal cawapres sudah harus selesai pada Juli mendatang untuk kemudian dideklarasikan.

Sampai saat ini terdapat 3 tokoh politik yang diusung sebagai bakal capres 2024.

Selain Anies terdapat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Koalisi Kebangkitan untuk Indonesia Raya (KKIR).

Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal cawapres.

PDI-P bisa mengusulkan bakal capres mereka secara mandiri karena perolehan kursi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah melampaui ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Meski demikian, saat ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan mendukung Ganjar sebagai bakal capres.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Tatang Guritno | Editor : Diamanty Meiliana, Dani Prabowo)