DIM RUU Kesehatan: Praktik Nakes Cukup Punya STR dan Sertifikat Kompetensi, Tak Perlu Surat Sehat-Rekomendasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law terus digarap.

Baru-baru ini, pemerintah diwakili Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (5/5/2023).

DIM itu memuat perubahan aturan dari sedikitnya sepuluh undang-undang terkait kesehatan, di antaranya ketentuan tentang surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktik (SIP).

Sebelumnya, perihal STR diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

“Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi,” demikian bunyi Pasal 1 angka 10 UU Nomor 36 Tahun 2014.

Adapun menurut UU yang sama, registrasi yang dimaksud ialah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik.

Sementara, surat izin praktik atau SIP ialah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

Dalam UU Tenaga Kesehatan khususnya Pasal 44 dikatakan, STR wajib dimiliki oleh setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik.

Selain itu, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hendak praktik harus memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan dan sertifikat kompetensi.

Syarat lainnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental serta memiliki surat pernyataan telah megucapkan sumpah/janji profesi.

Namun, syarat itu diubah dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Dalam Pasal 245 DIM RUU, surat keterangan sehat fisik dan mental serta surat pernyataan telah megucapkan sumpah/janji profesi tak lagi jadi syarat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang hendak menjalankan praktik.

Sehingga, syarat tenaga kesehatan dan tenaga medis yang hendak praktik hanya meliputi STR yang kini diterbitkan oleh lembaga atas nama menteri, ijazah pendidikan di bidang kesehatan, dan sertifikat kompetensi.

Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi Pasal 44 UU Tenaga Kesehatan:

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

Sementara, berikut bunyi Pasal 245 DIM RUU Kesehatan:

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, setelah memenuhi persyaratan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:

Tak hanya itu, DIM RUU Kesehatan juga menghapus rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat bagi tenaga kesehatan untuk mendapatkan surat izin praktik atau SIP yang sebelumnya tercantum dalam Pasal 46 UU tentang Tenaga Kesehatan.

Berikut bunyi Pasal 46 UU Tenaga Kesehatan:

(1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.

(3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/ kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.

(4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki;

Lalu, di bawah ini bunyi Pasal 249 DIM RUU Kesehatan:
(1) Untuk mendapatkan SIP sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 248 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memiliki;

• STR;
• Tempat praktik

Pemerintah berlasan, adanya persyaratan rekomendasi organisasi profesi berpotensi menambah birokrasi dan menghambat kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan SIP. Di sisi lain, terdapat kebutuhan akan tenaga kesehatan pada daerah tersebut.

Penghapusan surat keterangan sehat fisik dan mental serta rekomendasi organisasi profesi sebagai syarat praktik tenaga kesehatan ini menjadi salah satu poin yang dikritik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap RUU Kesehatan.

“Tanpa surat keterangan sehat, bagaimana diketahui status kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan yang akan praktik?” tulis anggota Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (PP IAKMI) Iqbal Mochtar, dilansir dari siaran pers IDI.

“Tanpa rekomendasi organisasi profesi, bagaimana mengetahui tenaga kesehatan tidak pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi, etik dan moral?” lanjut Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah itu.

Adapun RUU Kesehatan Omnibus Law sedikitnya melebur 10 undang-undang, di antaranya UU Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Kemudian, UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga kini pihaknya telah merangkum 3.020 DIM dari total 478 pasal yang ada pada RUU Kesehatan.

“Sebanyak 1.037 DIM bersifat tetap, dalam arti mengonfirmasi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional dan 1.584 ada perubahan substansi. Selain batang tubuh, kami memiliki penjelasan ada 1.488 DIM, 609 tetap, 14 DIM perubahan redaksional, dan 865 perubahan substansi," jelas Budi.

Penolakan terhadap RUU Kesehatan ini telah disuarakan oleh berbagai kalangan sejak lama. Bahkan, pada Senin (8/5/2023) kemarin, sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta untuk menolak RUU tersebut.

Selain sejumlah pasalnya dinilai bermasalah, RUU Kesehatan juga dianggap tidak urgen. Pembahasan aturan tersebut juga dipandang terburu-buru dan tak melibatkan seluruh kalangan.