Salin Artikel

Surya Paloh Sebut Koalisi Perubahan Punya Nilai Jual sehingga Banyak Diganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) banyak diganggu karena punya nilai jual.

Menurut dia, tak mungkin koalisi yang dibentuk Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu digoda agar pecah jika tak memiliki kekuatan yang dinilai mumpuni.

“Jawaban yang paling sederhana dan common sense karena dia berharga. Coba kalau enggak ada harga untuk apa diganggu?” ujar Surya di program Ni Luh Kompas TV, Senin (8/5/2023).

“Karena dikhawatirkan, karena ada sesuatu yang diperlukan. Coba kita tidak punya values, tidak punya harga, siapa mau datang?” kata dia lagi.

Adapun Partai Demokrat sempat menerima kunjungan dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dua partai politik (parpol) tersebut tengah menjajaki pembentukan koalisi besar bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, Surya tak khawatir Demokrat akan berpindah haluan. Ia optimistis partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu akan tetap berada di KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

“Saya menaruh selalu positif thinking dan keyakinan itu (Demokrat tetap di KPP). Karena cuma itu modal saya sekarang ini,” ucap dia.

Ia mengaku percaya bahwa Demokrat bakal memegang teguh nota kesepakatan yang ditandatangani bersama PKS dan Nasdem saat mendirikan KPP dan mengusung Anies dalam kontestasi RI-1 mendatang.

“Atas dasar kesepakatan yang kita letakkan bersama, kalau itu tidak kita yakini dan ada kegoncangan perasaan dan hati kita, wah, kita akan kehilangan modal besar untuk melanjutkan etape perjuangan k depan,” imbuh dia.

Diketahui saat ini baru Anies dan Ganjar Pranowo yang telah memegang tiket untuk melaju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anies merupakan capres yang diusung KPP, sedangkan Ganjar telah diusung oleh PDI-P.

Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi Golkar, PPP, dan PAN belum satu suara soal pengusungan capres. PPP sudah menyatakan turut mengusung Ganjar, sementara Golkar dan PAN belum mengumumkan sikap resminya.

Begitu pula dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisi Gerindra dan PKB yang juga belum menemukan konsensus pengusungan capres-cawapres.

Belakangan, dua koalisi tersebut tengah intens membentuk koalisi besar dengan figur terkuat Prabowo, Airlangga, dan Muhaimin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/06414811/surya-paloh-sebut-koalisi-perubahan-punya-nilai-jual-sehingga-banyak

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke