Minta Jokowi Netral soal Pilpres, Surya Paloh Meradang akan Dukungan ke Ganjar dan Prabowo?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang meminta Presiden Joko Widodo bersikap netral terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 dinilai tak lepas dari kepentingan politik.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, sikap Surya Paloh itu menunjukkan kekhawatirannya karena Jokowi tak pernah memberikan sinyal dukungan buat bakal calon presiden (capres) Partai Nasdem, Anies Baswedan.

“Kenapa mereka meminta presiden netral? Ya karena satu, Jokowi tidak kunjung melempar kode ke Anies,” kata Ujang kepada Kompas.com, Senin (8/5/2023).

Sejak Nasdem mengumumkan Anies sebagai capres Pemilu 2024, Jokowi seolah justru menjauhi Surya Paloh alih-alih memberikan dukungan ke bakal capres yang mereka usung.

Hubungan Surya Paloh dan Jokowi pun berulang kali diisukan renggang karena Nasdem hendak mencapreskan Anies di bawah Koalisi Perubahan yang dibangun bersama dua partai oposisi, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebaliknya, Jokowi berulang kali menunjukkan sinyal dukungan ke sejumlah nama lainnya, seperti bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Jokowi dianggap oleh Surya Paloh memberikan kode-kode, indikasi-indikasi dukungan kepada capres yang lain yaitu kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar, itu kan membuat Surya Paloh meradang,” ujar Ujang.

“Ketika tidak ada dukungan Jokowi untuk Anies dan ada indikasi dukungan Jokowi ke Prabowo dan Ganjar, maka Surya Paloh menginginkan Jokowi netral di tengah agar kira-kira tidak berat sebelah, agar kira-kira pertarungan itu seimbang di Pilpres 2024 nanti,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut Ujang, tak ada yang salah dengan pernyataan Surya Paloh soal netralitas Kepala Negara. Bahwa Presiden harus berdiri di semua kelompok dan golongan dalam menyikapi politik ke depan.

Namun demikian, Ujang menilai, sinyal dukungan yang ditunjukkan Jokowi ke sejumlah tokoh politik hingga kini masih dalam batas wajar.

Sebab, sinyal dukungan Jokowi baru sebatas lisan. Tak ada indikasi Presiden mengerahkan alat negara untuk memberikan dukungannya ke kandidat capres tertentu.

“Kalau undang-undang dan konstitusi tidak dilanggar dan infrastruktur negara tidak digunakan, itu masih biasa. Tapi kalau sudah menggunakan infrastruktur negara, menggunakan fasilitas negara, itu baru tidak boleh, baru itu tidak etis, baru itu abuse of power. Tapi saya melihat masih dalam posisi yang masih dianggap biasa saja,” tutur Ujang.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh meminta agar Jokowi berhenti bersikap seolah mendukung calon presiden tertentu pada kontestasi pemilihan presiden mendatang. Alasannya, sikap itu membuat kontestasi Pilpres 2024 terkesan berat sebelah.

Surya menyampaikan hal itu usai bertemu dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

“Pak Surya juga mengingatkan kalau kayak begini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang, dalam image bahwa seolah-olah misalnya pemerintah atau Presiden yang berpihak pada calon tertentu,” ungkap Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kediamannya di daerah Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).

JK mengingatkan agar Jokowi tidak terlalu banyak ikut campur dalam kontestasi perebutan kursi RI-1. Menurut dia, Jokowi harus meniru sikap pendahulunya, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menjelang masa akhir jabatannya.

“(Megawati dan SBY) itu (ketika jabatan) akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam, suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratislah,” sebut Kalla.