Politikus PDI-P: Sejak Nasdem Capreskan Anies, Jokowi Langsung Tarik Garis Batas

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI Perjuangan Panda Nababan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo langsung menarik garis batas begitu Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang akan diusung Partai Nasdem pada Pemilu 2024.

Oleh karenanya, Nasdem tak lagi dilibatkan dalam sejumlah urusan politik ke depan, termasuk tak diundang dalam pertemuan presiden bersama para ketua umum partai politik di Istana, Selasa (2/5/2023) kemarin.

“Dalam hal ini sejak dicanangkannya Anies oleh Surya Paloh memang Jokowi sudah langsung menarik garis bahwa dia tidak di bagian saya, dia di sana,” kata Panda dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (4/5/2023).

Panda mengatakan, ini merupakan konsekuensi yang harus diterima Nasdem karena telah mengumumkan capresnya lebih dulu.

Kendati Nasdem berkali-kali mengaku akan tetap berada di sisi Jokowi hingga akhir pemerintahan 2024, namun, faktanya, partai pimpinan Surya Paloh tersebut telah memiliki jagoan sendiri.

Di sisi lain, enam partai politik pendukung pemerintah terus membahas kemungkinan untuk kembali berkoalisi. Sehingga, menurut Panda, wajar jika presiden tak lagi melibatkan Nasdem untuk urusan politik 2024.

“Apa yang dilakukan oleh Jokowi itu normal-normal saja. Ya wajar dong yang namanya ini lagi bicarakan koalisi, apakah bergabung dengan Ganjar, apakah bikin sendiri, masih dibicarakan, untuk apa diundang Nasdem yang sudah punya keputusan?“ ujar Panda.

“Otomatis ada garis batas itu risikonya, itu konsekuensinya. Jadi tanpa ditarik garis oleh Jokowi pun garis pemisah itu sudah ada,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, misalnya, terang-terangan mengaku bahwa dirinya kembali berkompetisi di pilpres atas restu presiden. Demikian pula dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Oleh karenanya, Panda mengatakan, Jokowi punya peran sentral untuk menentukan poros politik ke depan, tak hanya terkait Nasdem, tapi juga seluruh partai politik.

“Dalam sejarah Republik Indonesia baru ini presiden mendapat kewenangan yang begitu penuh dari berbagai macam partai dan kemudian presiden mengambil peran yang sentral,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik untuk bertemu dirinya di Istana pada Selasa (2/5/2023).

Enam ketum parpol itu yakni Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.

Ketum Partai Nasdem Surya Paloh tak diundang dalam pertemuan itu. Presiden terang-terangan menyatakan bahwa tak diundangnya Surya Paloh adalah karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri untuk Pemilu 2024.

“Ya memang enggak diundang. Nasdem itu, ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri," ujar Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).