Salin Artikel

Menko PMK: Kemiskinan Ekstrem Kita Lebih Banyak dari Penduduk Singapura

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia lebih banyak ketimbang penduduk Singapura.

Hal itu Muhadjir sampaikan di akhir penjelasan jaring pengaman sosial untuk generasi sandwich yang kini mendominasi pekerja di Indonesia.

"Angka kemiskinan kita juga saat ini masih tinggi yaitu 9,7, kemiskinan ekstrem kita juga masih tinggi walaupun 4 persen, tapi sudah 6 juta (penduduk), lebih banyak dari penduduk Singapura (data 2022 sejumlah 5,9 juta penduduk) yang miskin ekstrem kita," ujar Muhadjir kepada awak media saat ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Rabu (3/5/2023).

Awalnya Muhadjir prihatin atas pekerja di Indonesia yang hari ini banyak diisi oleh generasi sandwich yang rentan masuk dalam angka kemiskinan.

Generasi sandwich dimaksud adalah adalah generasi pertama yang memasuki dunia kerja formal. Sedangkan orangtua mereka belum mengenal dunia kerja formal seperti saat ini sehingga tidak memiliki jaminan hari tua.

"Maka ketika anaknya masuk ke dunia industri, dunia perusahaan menjadi pekerja, maka dia harus menanggung, bahkan bukan hanya orangtuanya, tapi sampai (menanggung) kakek-neneknya karena masih hidup," ucap Muhadjir.

Di sisi lain, pekerja yang sudah berkeluarga memiliki tanggung jawab utama menghidupi anak dan istrinya untuk pekerja laki-laki, suami dan anaknya untuk pekerja perempuan.

"Jadi dia seperti sandwich," tutur dia.

Generasi ini dinilai rentan masuk dalam garis kemiskinan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jika terjadi PHK pada generasi ini, ada kemungkinan keluarga mereka, mulai dari anak, istri, orangtua dan kakek-nenek mereka ikut menanggung akibatnya.

"Karena itu, itulah kita amankan," ucap Muhadjir.

Sebab itu pemerintah kemudian memberikan jaring pengaman sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Ada lima jaring pengaman sosial yang diberikan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian beasiswa untuk anak yang ditinggalkan.

Kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan kerja.

Selain itu, kata Muhadjir, mereka yang terkena PHK bisa mendapatkan kartu prakerja dan juga bantuan berupa pinjaman modal usaha.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/03/22085681/menko-pmk-kemiskinan-ekstrem-kita-lebih-banyak-dari-penduduk-singapura

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke