PKS Desak Presiden Jokowi Cabut UU Cipta Kerja karena Sengsarakan Pekerja

Pasalnya, PKS menilai UU tersebut menyengsarakan pekerja. Padahal, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), pekerja Indonesia yang berjumlah 135,3 juta orang seharusnya dipentingkan di dalam negeri.

"DPP PKS juga menyatakan sikap dan mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Indra dalam konferensi pers di DPP PKS, Senin (1/5/2023).

Selain UU Cipta kerja, PKS meminta beberapa aturan lain turut dicabut. Sebab, beranggapan berbagai aturan perundang-undangan itu tidak berpihak kepada pekerja atau buruh.

Dari catatan Bidang Ketenagakerjaan PKS, pekerja atau buruh yang jumlahnya mencapai ratusan juta tersebut dimarjinalkan, dipinggirkan, serta posisinya semakin terhimpit dan semakin merana.

Indra mengatakan, UU Cipta Kerja dan berbagai aturan pelaksananya yang digadang-gadang Jokowi mampu menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan pekerja, justru membuat oligarki berpesta. Hal ini membuat pekerja atau buruh merana.

"Undang-undang Cipta Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing, politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, dan outsourcing (alih daya) yang sangat diperluas," ujar Indra.

"Kemudian, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana," katanya lagi.

Kemudian, PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

PP ini dinilai mempermudah PHK, memperkecil kompensasi PHK, memperluas outsourcing, memperpanjang waktu kerja kontrak, dan memperlemah entitas serikat pekerja.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bermuatan politik upah murah.

Terakhir, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, yang melegalisasi pemotongan upah sampai dengan 25 persen.

Di sisi lain, PKS juga meminta Presiden Jokowi melakukan penegakan hukum atas berbagai norma ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Kemudian, memenuhi janji kampanye soal buruh, yaitu janji kampanye kerja layak, upah layak, dan hidup layak.

"Penuhi janji kampanye kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Hadirkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Terbitkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi pengemudi daring, dan berikan perlindungan yang memadai bagi pekerja migran Indonesia," ujar Indra.