Salin Artikel

Dorong Kualitas SDM, Kementerian KP Kembangkan Fitur Aplikasi Integrated Human Resources Intelligent Platform

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengedepankan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pengembangan kualitas SDM di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, BRSDM pun terus mengembangkan jangkauan Integrated Human Resources Intelligent Platform.

Sebagai informasi, Integrated Human Resources Intelligent Platform merupakan aplikasi yang memuat data command center sebagai database SDM sekaligus landasan pengambilan keputusan.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, platform tersebut dapat menampilkan data secara real-time sesuai kebutuhan. Data yang ditampilkan berasal dari berbagai sumber yang telah diolah sistem. 

"Platform ini dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendukung pengambilan keputusan hingga monitoring dan controling program-program Kementerian KP, khususnya di BRSDM," ujar Radiarta melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (30/4/2023).

Terdapat beberapa fitur yang dikembangkan BRSDM pada Integrated Human Resources Intelligent Platform. Salah satunya, fitur Ocean Institute of Indonesia (OII) yang berisikan data sebaran satuan pendidikan beserta outstation, serta data peserta didik, pendidik, dan alumni.

Kemudian, fitur Smart Fisheries Village (SFV) yang berisikan data sebaran pengembangan SFV, baik yang berbasis desa maupun satuan kerja (satker).

Sebagai informasi, SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satker berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah program Kampung Budidaya dan Desa Inovasi/Desa Mitra.

Selanjutnya, terdapat fitur Pelatihan Kelautan dan Perikanan (KP) yang memuat data sebaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta jumlah peserta pelatihan, tenaga pelatih, dan purnawidya.

Fitur lainnya adalah Penyuluhan KP yang memuat data sebaran Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan, sebaran penyuluh perikanan berdasarkan kabupaten/kota, lokasi kegiatan penyuluh, pendampingan kegiatan prioritas, dan sebaran kelompok usaha yang disuluh dan didampingi penyuluh perikanan.

Terakhir, fitur Manajerial/Keskeretariatan yang memuat data realisasi anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Barang Milik Negara (BMN), SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Sejak diluncurkan pada Maret 2023, aplikasi command center ini sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan untuk memonitor kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan,” lanjut Radiarta.

Adapun informasi kegiatan penyuluhan meliputi sebaran penyuluh di seluruh kabupaten/kota, pemantauan kegiatan penyuluhan, seperti presensi dan laporan kegiatan, sebaran penyuluh dalam mendukung kegitan prioritas dan perkembangan kelompok yang disuluh.

Sementara itu, data pelatihan yang sudah berjalan banyak dimanfaatkan untuk memonitor sebaran kegiatan pelatihan, sebaran purnawidya, dan sebaran lembaga pelatihan yang dikelola secara kelompok di bidang kelautan dan perikanan P2MKP.

Radiarta menambahkan, Kementerian KP tengah membuka penerimaan taruna baru (Pentaru) hingga 30 Mei 2023. Bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai peserta didik di lingkup Kementerian KP, bisa memanfaatkan peluang ini. 

“Berdasarkan data pada command center, peserta didik lingkup Kementerian KP diprioritaskan 100 persen untuk nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam,” ungkapnya. 

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/30/18243031/dorong-kualitas-sdm-kementerian-kp-kembangkan-fitur-aplikasi-integrated

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke