Salin Artikel

Sandiaga Santer Digadang Jadi Cawapres Ganjar, PDI-P Bakal Analisis "Track Record" dan Kompetensinya

Hal itu disampaikan Hasto setelah ditanya apakah PDI-P memiliki pesan khusus kepada Sandiaga Uno yang digadang menjadi bakal cawapres Ganjar.

"Ya semua pesan kami ada. Kami lakukan analisis terhadap aspek-aspek historisnya, aspek komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan, kompetensinya, track record-nya," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Hasto mengatakan, aspek-aspek itu tidak hanya akan dilihat dari sosok Sandiaga Uno.

Namun, segala aspek itu juga bakal dilihat PDI-P dari beberapa kandidat cawapres yang sudah disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu," ujar Hasto.

Diakui Hasto, mencermati aspek-aspek kandidat cawapres menjadi tugas yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, PDI-P bakal menetapkan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak seorang diri.

Hasto mengatakan, penetapan paslon itu akan dilakukan PDI-P bersama partai politik lain yang resmi bekerja sama secara politik.

"Ya ini kan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan parpol. Ini adalah amanat konstitusi yang kita pegang dengan teguh dengan penuh kedisiplinan," jelasnya.

Sebagai informasi, nama Sandiaga Uno menguat menjadi bakal cawapres Ganjar.

Kabar itu semakin santer setelah Sandiaga disebut cocok oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mendampingi Ganjar.

Sementara itu, PDI-P juga bakal mengadakan pertemuan dengan PPP pasca partai berlambang kabah itu resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres pada Rabu (26/4/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/27/18140861/sandiaga-santer-digadang-jadi-cawapres-ganjar-pdi-p-bakal-analisis-track

Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke