ICW Laporkan Johanis Tanak ke Dewas KPK

Johanis diduga melakukan pelanggaran etik berupa komunikasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM M Idris Froyote Sihite.

Adapun Idris Sihite merupakan saksi kasus dugaan korupsi tunjanga(ICW) melaporkan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Selasa (18/4/2023).n kinerja (tukin) di Kementerian ESDM yang tengah diusut oleh KPK.

"ICW hari ini melaporkan kepada Dewas KPK dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK atas nama Johanis Tanak," kata Peneliti ICW, Lalola Easter di kantor Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Lalola menyebutkan, laporan yang dilayangkan ICW berkaitan dengan percakapan antara Johanis Tanak dengan Idris Sihite yang sudah viral atau beredar di media sosial.

Dalam laporan ini, ICW mengungkapkan, setidaknya ada dua peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran etik oleh Johanis Tanak sebagai insan KPK.

"Yang pertama tentu komunikasi yang terjadi di bulan Oktober 2022, baik tanggal 12 maupun 19 dan juga yang terjadi di bulan Februari 2023," ujar Lalola.

ICW berpandangan, komunikasi yang terjadi pada Oktober 2022 patut diduga telah memenuhi unsur pelanggaran etik meskipun Johanis Tanak belum dilantik sebagai Wakil Ketua KPK.

Sebab, Komisioner KPK yang merupakan seorang Jaksa itu sudah melewati proses fit and proper test sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar.

"Kami berpandangan bahwa sudah sepatutnya Johanis Tanak mengetahui ada potensi besar (jika nantinya) ia akan dilantik dan dalam kerangka itu tentu perilakunya sudah harus dijaga," kata Lalola.

"Sehingga ketika ada komunikasi yang dibangun dengan pihak lain yang menawarkan kerja, yang tentu saja itu berpotensi besar memunculkan konflik kepentingan di kemudian hari ketika yang bersangkutan menjadi wakil ketua KPK itu sudah harus diantisipasi," ujar dia.

Potongan percakapan via aplikasi pesan singkat Johanis tersebar di sosial media dan menjadi perhatian publik.

Hal ini terjadi lantaran Wakil Ketua KPK itu tengah membincangankan peluang ‘cari duit’ yang patut diduga dalam penanganan perkara.

Johanis Tanak disebut menjalin komunikasi dengan M Idris Froyoto Sihite terkait izin usaha pertambangan (IUP).

Diketahui, ruangan Idris turut digeledah KPK pada 27 Maret lalu dan ditemukan dokumen berisi informasi penyelidikan dugaan kasus korupsi IUP.

Percakapan Tanak itu dilakukan melalui aplikasi pesan pendek yang kembali diunggah akun media sosial Twitter @dimdim0783, Kamis (13/4/2023).

Akun tersebut sebelumnya juga "membongkar" percakapan Tanak dengan Idris Sihite mengenai "mencari uang", "bekerja di balik layar", dan lainnya.

Namun, Tanak berkilah, komunikasi dilakukan pada Oktober 2022, atau sebelum ia dilantik sebagai Wakil Ketua KPK baru.

Posisinya menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri di tengah prahara dugaan pelanggaran etik.

Pada percakapan kali ini, lagi-lagi Tanak tampak menghubungi Idris Sihite terlebih dahulu. Ia meminta dilakukan pertemuan.

Terkait hal ini, Tanak mengaku tidak mengetahui bahwa Idris Sihite telah menjadi Plh Dirjen Minerba.

Sepengetahuan Tanak, Idris Sihite merupakan Kabiro Hukum di Kementerian ESDM.

“Terus terang, saya berani bersumpah, saya tidak tahu kalau Beliau itu sudah jadi Plh Dirjen,” ujar Tanak saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/4/2023).

Tanak juga menyebut, saat ia berbalas pesan dengan Idris Sihite pada Februari 2023 itu surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi tukin di Kementerian ESDM belum ada.

Ia juga menyatakan tidak akan mengirim chat ke Idris Sihite jika mengetahui dugaan korupsi di ESDM sudah masuk tahap penyelidikan.

“Saat itu belum ada surat perintah lidik terhadap Beliau. Sekiranya ada lidik terhadap Beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat sama Beliau,” kata dia.

Menurut dia, surat perintah penyelidikan kepada Idris Sihite terbit pada 5 April 2023.

Selang beberapa jam setelah menyampaikan jawaban tersebut, Tanak mengaku mendapat informasi bahwa percakapan dalam chat yang diunggah akun @dimdim0783 telah direkayasa.

Ia mengeklaim, percakapan dilakukan ketika masih berdinas di Kejaksaan dan Idris Sihite belum berurusan dengan KPK.

“Dapat info diduga tanggal dalam chat tersebut telah direkayasa,” ujar Tanak.

“Percakapan pada saat masuh dinas di kejaksaan. Saat komunikasi Idris Sihite belum berperkara dengan KPK,” kata dia.

Adapun percakapan pertama Tanak dengan Idris Sihite yang dibocorkan ke media sosial dilakukan pada Rabu (12/10/2022).

Saat itu, Tanak memperkenalkan diri kepada Idris Sihite. Kemudian, ia membicarakan persoalan mencari uang.

“Waduh, masih bisalah kita cari duit, saya sudah buka kantor dengan teman, tapi saya masih main di belakang layar, kita bisa bergabunglah main di belakang layar,” tulis Tanak dilanjutkan emoji tersenyum.

Tanak kemudian mengklarifikasi percakapan itu dilakukan sebagai teman. Sebab, Idris Sihite dan Tanak sama-sama berlatar belakang jaksa.

Sebagai jaksa yang hampir pensiun dan sebelumnya sibuk, Tanak mengaku perlu mempersiapkan beberapa hal, salah satunya aktivitas ketika sudah purnatugas.

“Dia sebagai sahabat saya, saya ajak diskusi dengan chatting itu. Tapi tidak ada hal-hal yang negatif,” ujar Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/2023).

Idris Sihite dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi Tukin pada Kementerian ESDM Senin (3/4/2023) lalu.

Idris didalami pengetahuannya mengenai mekanisme pemberian dan pencairan Tukin di ESDM.

Selain itu, ia dicecar mengenai dugaan aliran uang pada sejumlah pihak terkait perkara Tukin.

Di sisi lain, KPK saat ini kembali diterpa isu tak sedap. Ketua KPK Firli Bahuri diduga terlibat membocorkan dokumen penyelidikan dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kementerian ESDM.

Beberapa hari sebelumnya, akun @dimdim0783 juga mengunggah momen petugas KPK menginterogasi pegawai Kabiro Hukum ESDM Idris Sihite terkait dokumen penyelidikan yang ditemukan saat penggeledahan.

Dokumen itu disebutkan berasal Menteri ESDM Arifin Tasrif dan bersumber dari Ketua KPK, Firli Bahuri.