Salin Artikel

Tanggapi PDI-P, PAN: Pengumuman Paslon dari Parpol atau Koalisi Akan Saling Berpengaruh

"Soal pengumuman paslon yang diusung ke Pilpres 2024 dari partai politik atau koalisi partai akan saling berpengaruh, satu dengan yang lainnya," kata Yoga kepada Kompas.com, Selasa (18/4/2023).

Hal ini disampaikan Yoga ketika ditanya respons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang meyakini konsolidasi koalisi besar akan terjadi usai partai banteng mengumumkan capres.

"Masing-masing partai dan koalisi saling menunggu, siapa yang akan start duluan," ujar dia.

Juru Bicara PAN ini menjelaskan, penentuan paslon yang akan diusung mempertimbangkan dua faktor.

Pertama, faktor ideologi yang diukur dari basis konsistuen partai berdasarkan pada perolehan suara dan kursi di pemilu sebelumnya.

Kedua, faktor elektabilitas figur paslon untuk memenangkan kompetisi Pilpres yang diukur dari hasil lembaga survei yang kredibel.

"Dua faktor itu menjadi hal penting bagi seluruh partai politik sehingga proses konsolidasi untuk menetapkan paslon sampai hari ini masih berlangsung dinamis," ujar Yoga.

Yoga mengatakan, pada waktunya partai-partai akan mengerucut menemukan formula dan konfigurasi politik dalam paslon yang akan diusung di Pilpres 2024.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Namun demikian, Hasto meyakini, konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerja sama tersebut baru akan terjadi setelah PDI-P mengumumkan capres.

Hasto pun tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDI-P akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut.

Dia hanya mengatakan, PDI-P terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain. Namun demikian, pertemuan itu umumnya digelar secara tertutup.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/18/16081981/tanggapi-pdi-p-pan-pengumuman-paslon-dari-parpol-atau-koalisi-akan-saling

Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke