Salin Artikel

PDI-P Pastikan Akan Usung Kader Maju Capres 2024

Hal ini disampaikam Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Sabtu (15/4/2023).

"Di dalam demokrasi yang sehat ketika pdip melakukan pelembagaan partai seperti adanya sekolah partai tentu saja kami akan mendorong kader internal partai," kata Hasto, dikutip dari Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Hasto menyebut kader internal maju menjadi capres merupakan kebijakan yang telah diputuskan dalam Kongres V PDI-P pada 2019.

Menurut Hasto, kebijakan tersebut juga telah dipertegas dengan pernyataan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam peringatan HUT ke-50 PDI-P pada 10 Januari 2023.

"Ini sudah menjadi policy diputuskan dalam kongkres kelima dan dipertegas ibu ketua umum pada saat HUT PDI-P ke-50 bahwa partai akan mengusung kader internal partai," terang Hasto.

Selain itu, Hasto juga menyampaikan perihal pertemuan tertutup antara Megawati dengan Fraksi PDI-P DPR RI pada Sabtu (8/4/2023).

Hasto mengungkapkan, pertemuan tertutup ini tidak membahas perihal capres maupun cakil wakil presiden (cawapres).

Menurut Hasto, keputusan sosok capres maupun cawapres menjadi kewenangan Megawati.

"Pertemuan tertutup dengan fraksi sebagai petugas partai tidak membahas capres dan cawapres karena itu kewenangan dari Bu Megawati soekarnoputri dan akan diumumkan dalam momentum yang tepat, dan akan diumumkan dalam momentum yang tepat," terang Hasto.

Hasto mengatakan, pertemuan tertutup tersebut membahas mengenai pergerakan legislator agar turun langsung ke masyarakat, serta membicarakan target perolehan suara dalam Pemilu 2024.

"Tentu saja bagaimana mempersiapkan capres-cawapres itu dalam satu nafas dengan mempersiapkan caleg di seluruh tingkatan. Saat ini kami sudah melakukan finalisasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dan kemudian tinggal satu langkah untuk di DPR RI," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/17/09565291/pdi-p-pastikan-akan-usung-kader-maju-capres-2024

Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke