Komnas Perempuan Sebut Masih Ada SDM-nya Dibayar di Bawah UMP Jakarta

Hal itu disampaikannya saat membuka acara laporan tahunan (laptah) Komnas Perempuan secara virtual, Kamis (13/4/2023).

Oleh karena itu, ia menyambut baik rencana dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk melakukan perubahan dasar hukum Komnas Perempuan, khususnya di bidang SDM.

"Akan ada percepatan untuk perubahan dua dasar hukum Komnas Perempuan yang akan dapat memberikan kesempatan bagi Komnas Perempuan menambah SDM-nya," ujar Andy.

"Dan juga memastikan tingkat kesejahteraan badan pekerja untuk tidak lagi berada di bawah upah minimum provinsi Jakarta," katanya lagi.

Andy juga berharap, dengan diubahnya dasar hukum Komnas Perempuan, pemerintah bisa memberikan dukungan lebih pada fasilitas kerja yang lebih nyaman dan sesuai dengan standar keselamatan kerja.

"Juga untuk memastikan dukungan anggaran yang lebih memadai bagi kerja-kerja Komnas Perempuan ke depan. Kiranya ibu bapak dan rekan-rekan semua berkenan mendukung Komnas Perempuan dalam proses advokasi kelembagaan ini," ujarnya.

Selain tantangan internal tersebut, Andy juga menyebut tantangan eksternal yang dialami Komnas Perempuan.

Menurutnya, ekspektasi publik terhadap kerja Komnas Perempuan cukup tinggi di tengah keterbatasan internal.

Namun, dengan keterbatasan anggaran masih belum menjangkau layanan pengaduan hingga ke pelosok nusantara, sehingga dilakukan kemitraan dengan lembaga layanan lainnya.

"Peran Komnas Perempuan di tengah keterbatasan internal pada aspek sumber daya manusia dan anggaran telah menghambat Komnas Perempuan untuk bisa lebih tanggap, lebih inklusif, lebih menjangkau hingga pelosok nusantara dan daerah-daerah kepulauan yang terdepan Indonesia," kata Andy.