Salin Artikel

Balas Demokrat, Gede Pasek Minta SBY Minta Maaf ke Anas Urbaningrum karena...

Sebab, ia menuding, saat Anas Urbaningrum menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat justru mendapatkan banyak perlakuan tak adil dari SBY.

“Saya pun sama memberikan saran ke SBY mumpung bulan suci Ramadan dan Mas Anas baru keluar setelah 10 tahun lamanya di dalam (penjara), maka momentum yang bagus untuk SBY meminta maaf kepada Anas Urbaningrum,” ujar Gede Pasek dihubungi wartawan, Senin (10/4/2023).

Adapun pernyataan Pasek disampaikan pasca Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief meminta Anas segera meminta maaf pada SBY dan kader Demokrat.

Namun, Gede Pasek menuding SBY melakukan sejumlah upaya untuk melengserkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat tahun 2010-2013.

Pertama, SBY disebut mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan Anas sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi.

“Meminta maaf atas pidato dari Jeddah yang memaksakan kasus Anas Urbaningrum bisa disegerakan yang berakibat ada sprindik bocor ke Istana oleh oknum KPK untuk mentersangkakan Anas Urbaningrum. Sementara gelar perkara belum dilakukan,” kata Pasek.

Kedua, Pasek menyebut SBY melakukan upaya kudeta di Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk melengserkan Anas dari jabatannya sebagai ketua umum. Padahal, kala itu, Anas belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ketiga, SBY dituding melakukan fitnah karena menyebut Anas Urbaningrum menerima uang hasil korupsi E-KTP.

Terakhir, menurut Pasek, SBY diminta untuk meminta maaf karena tak konsisten menegakkan pakta integritas Partai Demokrat.

“Kalau tersangka, terdakwa, dan terpidana harus mundur dan berhenti di Partai Demokrat, karena terbukti saat ini mantan narapidana malah dapat jabatan tinggi,” ujar Pasek.

“Beliau (Anas) hanya membawa ikhtiar untuk berjuang mencari keadilan atas kriminalisasi yang terjadi pada dirinya,” kata Pasek.

Sebelumnya, Andi Arief menganggap Anas harus minta maaf pada SBY dan kader Demokrat karena telah merusak partai berlambang mercy itu saat dipimpinnya.

“Sebagai sahabat, saya menyarankan Anas Urbaningrum memilih meminta maaf terbuka kepada Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya,” ujar Andi Arief.

Demokrat sebelumnya berulang kali menyampaikan tidak memiliki persoalan dengan Anas Urbaningrum dan merasa tak pernah melakukan kriminalisasi.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, justru Anas membuat kemunduran pada partai karena tersangkut kasus korupsi.

Sementara itu, Anas Urbaningrum diketahui akan bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (11/4/2023) besok.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/10/19112901/balas-demokrat-gede-pasek-minta-sby-minta-maaf-ke-anas-urbaningrum-karena

Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke