Bebaskan Pilot Susi Air, Panglima: Saya Tak Mau Cara Perang, Nanti Warga Jadi "Tameng"

Yudo khawatir KKB malah menjadikan warga di Papua menjadi "tameng" ketika berperang.

"Saya tidak mau menggunakan cara perang. Nanti kalau cara perang, banyak penduduk yang jadi korban yang digunakan mereka sebagai 'tameng'," ujar Yudo saat ditemui di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (9/4/2023).

Yudo mengatakan, TNI mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pembebasan pilot Susi Air.

Menurut dia, operasi pembebasan pilot Susi Air jangan sampai malah membuat nyawa masyarakat hingga tokoh setempat menjadi korban.

"Utamakan keselamatan jiwa masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat, agama juga pemerintah daerah, khususnya bupati di suatu daerah yang terus meminta untuk supaya TNI terus berusaha semaksimal mungkin supaya tidak timbul korban," tutur Yudo.

Sementara itu, Yudo gusar ketika ditanya terus-terusan oleh awak media terkait pembebasan pilot Susi Air.

Dia meminta perkembangan pembebasan pilot Susi Air tidak terlalu diekspos karena hal itu justru membuat KKB bangga.

"Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial yang kita gelar bersama Polri," ucap Yudo.

Kelompok tersebut juga membakar pesawat Susi Air di Lapangan Terbang Distrik Paro, Nduga, Papua Pegunungan.

Sejak saat itu, tim gabungan TNI-Polri terus berupaya melakukan pencarian untuk menyelamatkan Kapten Philip.

Sejak penyanderaan, tim gabungan melakukan upaya pendekatan lunak atau soft approach yang melibatkan masayarakat adat setempat guna memulangkan Kapten Philip.

Selain itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan otoritas Selandia Baru terkait penyelamatan warga negaranya itu.

Kepala Divisi Humas Polri yang saat itu dijabat Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, soft approach dilakukan melalui komunikasi antara pihak Satgas Damai Cartenz, Polda Papua kepada pihak KKB yang melakukan penyanderaan terhadap Philip.

“Apalagi kapolda adalah warga asli sana, Papua. Jadi pendekatan-pendekatan secara kearifan lokal saya rasa kapolda teknis bisa melaksanakan itu. Harapan semua itu, agar secepatnya pilot Susi Air bisa dikembalikan atau bisa kita terima dengan selamat,” kata Dedi di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Meski begitu, aparat penegak hukum juga mempersiapkan pendekatan hukum di bawah kendali langsung oleh Kapolda Papua.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Kisdiyanto menyebutkan bahwa operasi pembebasan pilot Susi Air akan memakan waktu yang lama.

Ia menekankan, pemerintah dan warga setempat terus melakukan negosiasi dengan kelompok yang dipimpin Egianus Kogoya.

“Ya memang kalau negosiasi tidak akan sebentar, pasti butuh waktu yang panjang. Dan kita semua harus sabar, karena ini menyangkut nyawa manusia yang harus kita selamatkan. Meskipun satu orang, itu adalah nyawa manusia,” ujar Kisdiyanto kepada awak media di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Sentul, Bogor, Rabu (15/3/2023).

Menurut dia, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah berkomunikasi dengan Duta Besar Selandia Baru Y.M Kevin Burnett.

Dalam pembicaraan itu, Selandia Baru juga menawarkan bantuan ke Panglima TNI.

“(Selandia Baru) sudah menawarkan untuk membantu. Namun Bapak Panglima menyatakan bahwa satuan TNI masih cukup untuk bisa menangani masalah penyanderaan ini,” kata Kisdiyanto.

Ia mengatakan, TNI-Polri sebenarnya bisa saja mengeksekusi KKB pimpinan Egianus Kogoya. Namun, eksekusi itu harus berdasarkan perintah dari negara.

Aparat TNI-Polri, kata dia, telah mengetahui titik-titik yang diprediksi menjadi tempat KKB membawa pilot Philips apabila ingin mengeksekusi.

Namun, menurut dia, operasi yang dilakukan saat ini adalah operasi yang mengedepankan agar sandera dipulangkan secara selamat.

“Sebenarnya TNI kalau sudah ada perintah dari negara, pemerintah, untuk segera mengeksekusi, kami akan laksanakan,” kata Kisdiyanto.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memberikan atensi terhadap proses penyelamatan pilot Susi Air itu.

Jokowi memastikan pemerintah terus memantau perkembangan kasus yang awalnya terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Nduga itu.

"Tadi malam kita rapat internal, salah satunya membahas itu," kata Presiden usai meresmikan Papua Youth Creative Hub di Kota Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Jokowi juga mengingatkan, kasus tersebut tidak boleh ditangani secara terburu-buru karena hal itu menyangkut nyawa manusia.

"Yang paling penting dengan kehati-hatian agar keselamatan jadi yang utama," kata Presiden.