Salin Artikel

Ketum PP Muhammadiyah Beri Masukan ke Mahfud MD agar Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Jadwal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa berjalan sesuai jadwal.

Hal itu disampaikan Haedar saat Mahfud MD mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Cik Ditiro, Yogyakarta, Senin (3/4/2023).

Haedar berharap, seluruh komponen yang bertugas dalam pesta demokrasi tersebut bisa dipersiapkan.

"Kita berharap Pemilu ni menjadi Pemilu berkualitas, Pemilu yang bukan hanya demokrasi yang prosedural, tetapi demokrasi yang substantif," ujar Haedar dalam keterangan tertulis, Senin.

Haedar mengatakan, Pemilu kali ini diharapkan bisa menghasilkan para pemimpin negeri baik Presiden dan Wakil Presiden hingga anggota legislatif yang bisa berdiri di atas semua golongan.

"Serta mampu memajukan bangsa dan Negara di atas segalanya, serta menjaga konstitusi dan moralitas bangsa kita," ucap Haedar.

Di sisi lain, Haedar juga menyoroti persiapan Pemiliu yang harus dimatangkan agar masyarakat bisa merasakan Pemilu yang adil dan beradab.

Dalam pertemuan dengan Mahfud MD itu, Haedar juga membahas tentang pemberantasan korupsi yang saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat.

Haedar menyebut, pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen bersama komponen bangsa, khususnya pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara.

“Pemerintah dalam arti luas, di mana lembaga legislatif, lembaga yudikatif, maupun eksekutif serta seluruh perangkat-perangkat negara berkomitmen kuat untuk pemberantasan korupsi. Jika kita berhasil memberantas korupsi secara masif, secara terstruktur, dan sistematik, maka Indonesia-lah yang akan menang dan diuntungkan," pungkas dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/14181101/ketum-pp-muhammadiyah-beri-masukan-ke-mahfud-md-agar-pemilu-2024-berjalan

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke