Komnas HAM Desak Pemerintah Lakukan Pengurangan Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar pemerintah melaksanakan komitmen untuk mengurangi dampak pertambangan terhadap lingkungan.

Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berkaitan dengan rekomendasi yang diterima Indonesia dalam Universal Pierodic Review (UPR) di Jenewa, Swiss pada 9 November 2022.

"Berkaitan dengan lingkungan, Komnas HAM mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan komitmennya untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi dampak pertambangan terhadap lingkungan," ujar Atnike dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2023).

Atnike mengatakan, pengurangan dampak pencemaran lingkungan akibat pertambangan ini perlu dilakukan untuk melindungi kebutuhan air.

Masih soal lingkungan, Atnike juga mendesak agar pemerintah memperhatikan akses tanah untuk masyarakat adat.

"Serta melanjutkan upaya untuk mengatasi hambatan akses tanah oleh masyarakat hukum ada dan masyarakat lokal," imbuh dia.

Selain isu lingkungan, Atnike juga menyoroti isu Papua yang menjadi rekomendasi diterima pemerintah Indonesia.

Komnas HAM, kata Atnike, mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk terus menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah PApua, dan dengan transparan meminta pertanggungjawaban hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Komnas HAM juga mendorong pemerintah untuk merealisasikan komitmen untuk menjunjung tinggi, menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia di Papua, termasuk dalam isu kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi dan pers, serta hak-hak perempuan, anak dan minoritas; sekaligus memprioritaskan pelindungan warga sipil," imbuh dia.

Sebagai informasi, pada 9 November 2022, catatan hak asasi manusia Indonesia ditinjau untuk keempat kalinya selama sesi ke-41 UPR. Indonesia menerima 269 rekomendasi dari 108 negara.

Dari ratusan rekomendasi yang diterima Indonesia, 20 di antaranya berkaitan dengan penghapusan hukuman mati.

Indonesia juga mencatat delapan rekomendasi terkait hak-hak perempuan, yakni larangan mutilasi alat kelamin perempuan, kawin paksa, dan redefinisi perkosaan dalam undang-undang dan peraturan domestik agar sesuai dengan standar internasional.

Indonesia mencatat tujuh rekomendasi terkait LGBTI, antara lain seruan untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap kelompok LGBTI dan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual terhadap kelompok LGBTI.