Salin Artikel

Dua Investor Suntikkan Modal untuk Pembangunan Hunian ASN di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua investor nasional, yakni Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti) dan PT Nindya Karya dapatkan letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

SIPP tersebut sebagai dasar untuk ikut membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di IKN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, Konsorsium Triniti menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower. Kemudian, PT Nindya menginvestasi Rp 1,42 triliun untuk membangun delapan tower.

”Dengan ada tambahan dua investor yang membangun hunian ASN diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara, sehingga pada tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” ujar Bambang dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Jumat (31/3/2023).

Dia menuturkan, sebelum konsorsium Triniti dan PT Nindya, terdapat tiga investor yang telah mendapatkan SIPP. Ketiganya yakni PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC).

Bambang menyebutkan, para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024.

Skema bisnis untuk Konsorsium Triniti dan PT Nindya Karya adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Dengan skema KPBU, akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik. Dipastikan dengan skema KPBU, negara sama sekali tidak dirugikan,” jelas Bambang.

Adapun kedua investor tersebut akan membangun hunian ASN di wilayah yang berbeda. Konsorsium Triniti membangun di wilayah West Residence WP1A-1, dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A-1.

Bambang menambahkan bahwa kebutuhan hunian ASN sangat banyak, yakni harus bisa menampung 16.990 ASN di tahun 2024 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Sehingga peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.

Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk Ishak Chandra menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Otorita IKN.

"Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan stakeholder, kami bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam ikut berpartisipasi membangun Ibu Kota Negara," jelas Ishak.

Ishak juga mengatakan bahwa dengan ikut sertanya konsorsium Triniti Land ke proyek IKN ini juga sesuai dengan visi Triniti Land yang kini tengah mengembangkan kawasan hunian dan pariwisata yang berbasis prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) yang mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Terlebih karena IKN menjadi proyek besar yang mendukung net-zero emission dan hanya akan mengembangkan 25 persen dari area Nusantara, sedangkan 75 persen menjadi area hijau berupa hutan yang dilindungi (65 persen) dan area hijau untuk produksi pangan (10 persen).

Senada, Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A Karim mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen Nindya untuk selalu hadir bersama pemerintah dalam pembangunan nasional.

"Pembangunan Nusantara sangat penting bagi masa depan Indonesia. Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan Indonesia, terutama di wilayah timur. Nindya bangga dapat ikut serta dalam pembangunan Nusantara,” jelasnya.

Dia menambahkan, Nindya juga mendapat dukungan dana dari Danareksa sebagai induk holdingnya.

”Nindya berinvestasi 1,42 triliun dimana Nindya sebagai Member Holding Danareksa sepenuhnya mendapat dukungan Financial dari Induk Holding Danareksa,” kata Haedar.

Nindya sebagai perusahaan yang fokus pada konstruksi, EPC, dan investasi tengah mengembangkan diversifikasi investasi yang menghadirkan nilai tambah berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak.

Selain itu, pembangunan kawasan hunian ASN yang sebagian besar mempertahankan area hijau sejalan dengan semangat Nindya dalam menerapkan konsep lean and green construction yang berkelanjutan.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/31/07422391/dua-investor-suntikkan-modal-untuk-pembangunan-hunian-asn-di-ikn

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke