Salin Artikel

Dokter Pakai Calo Urus SIP, Kemenkes: Tandanya Ada Permasalahan Sistem

Hal ini menanggapi pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), drg Gagah Daru Setiawan yang mengatakan mahalnya tarif SIP kemungkinan disebabkan karena dokter memakai jasa lain atau calo dalam pengurusan izin praktek.

Gagah sebelumnya mengatakan, banyak dokter yang tidak mengurus sendiri izin praktek dengan datang ke sekretariat, sehingga harga pembuatan SIP menjadi mahal.

"Tadi Bapak menyampaikan itu sebenarnya kalau (urus SIP) Rp 5 juta sering sekali mereka mungkin pakai calo, pakai apa ya. Kalau pengalaman saya, kalau itu pakai calo, (atau) pakai apa ya, itu pasti ada permasalahan di mana kemungkinan sistem itu tidak friendly untuk beberapa anggota," kata Arianti dalam public hearing RUU Kesehatan di Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Oleh karena itu, kata Arianti, pihaknya ingin membuat pengurusan SIP maupun Surat Tanda Registrasi (STR) menjadi lebih transparan dan efisien.

Pengurusan SIP maupun STR yang transparan ini juga diklaim bakal mempercepat produksi dokter spesialis yang kurang di dalam negeri.

Pasalnya, terhambatnya jumlah dokter spesialis dinilai karena mahal dan berbelitnya pengurusan registrasi hingga izin praktek.

"Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Karena saya rasa biro jasa itu atau calo bapak bilang itu, adalah hal atau musuh yang kita berantas bersama, bukan hanya pemerintah tetapi juga organisasi profesi," ujar Arianti.

Lebih lanjut, Arianti mengatakan, transformasi ini bertujuan agar para dokter dan anggota organisasi profesi tidak terbebani.

"Kita tidak ingin anggota Bapak itu terbebani. Oleh karena itu, kita harus membuat sistem yang transparan, yang efisien, yang mudah diakses, yang friendly," katanya.

Ia mengungkapkan, pembuatan SIP yang diperbarui tiap lima tahun sekali itu tidak lebih dari Rp 5 juta untuk satu dokter.

"Kalau umpamanya kita mengikuti ada seminar, ada hands on, ada kemudian baksos dan sebagainya, itu saya rasa tidak lebih dari Rp 5 juta untuk satu dokter. Ini selama 5 tahun ya, bukan selama 1 tahun," kata Gagah di kesempatan yang sama.

"Jadi, yang dikatakan bahwa organisasi profesi telah mengambil banyak dana dari para dokter maupun dokter gigi untuk membuat SIP atau memperpanjang itu terus terang saya katakan kurang betul ya," ujarnya lagi.

Ia lantas mengungkapkan, mahalnya pembuatan SIP justru kemungkinan karena dokter tidak mengurus sendiri pembuatan atau perpanjangan izin praktek tersebut.

Terkadang, Gagah mengatakan, para dokter yang menggunakan jasa lain atau calo.

"Panjangnya, lamanya, jenisnya, itu kadang-kadang para dokter dan dokter gigi itu mereka tidak langsung datang ke sekretariat, ke organisasi profesi untuk mengurus SIP sendiri. Tapi kadang-kadang melalui jasa, itu menimbulkan biayanya mahal karena harus bayar jasanya," kata Gagah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/19063041/dokter-pakai-calo-urus-sip-kemenkes-tandanya-ada-permasalahan-sistem

Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke