Salin Artikel

Komjen Rycko Akan Jadi Kepala BNPT Gantikan Boy Rafli, Ini Kata Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar kabar Komjen Rycko Amelza Dahniel akan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Boy Rafli Amar yang memasuki pensiun dalam waktu dekat.

Hal tersebut juga diperkuat dengan adanya edaran surat telegram (ST) Nomor: ST/713/III/KEP./2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani Wakil Kapolri Komjen Gatot Eddy Pramono atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dilihat dalam surat telegram itu, Komjen Rycko saat ini sedang dirotasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Densus 88 Antiteror Polri untuk dipersiapkan untuk penugasan di luar struktur.

"Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel Kalemdiklat Polri dimutasi sebagai pati Densus 88 AT Polri (persiapan penugasan di luar struktur)," tulis isi telegram tersebut.

Saat dikonfirmasi soal kabar Komjen Rycko akan menjadi Kepala BNPT, Polri meminta semua pihak menunggu adanya pengumuman dan pelantikan resmi dari Istana Kepresidenan. Sebab, yang berwenang menunjuk kepala badan lembaga negara adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Menunggu pelantikan di istana dulu aja," kata Kepala Divisi Humas Polri saat dikonfirmasi, Kamis (30/3/2023).

Dalam surat telegram yang sama, Kapolri juga menunjuk Komjen Purwadi Arianto sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri menggantikan Komjen Rycko.

Sementara itu dalam surat telegram berbeda, Kapolri juga sudah memutasi Komjen Boy Rafli Amar sebagai Pati Densus 88 AT Polri dalam rangka pensiun.

Mutasi Komjen Boy dimuat dalam surat telegram nomor ST 712/III/.KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023.

"Komjen Boy Rafli Amar Pati Densus 88 AT Polri (penugasan pada BNPT) dimutasikan sebagai Pati Densus 88 AT Polri (dalam rangka pensiun)," berikut isi surat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/12512881/komjen-rycko-akan-jadi-kepala-bnpt-gantikan-boy-rafli-ini-kata-polri

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke