Keengganan PBNU Masuk dalam Riuhnya Pencarian Cawapres Anies Baswedan

Kini, muncul suara-suara agar cawapres untuk Anies dipilih dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.

“NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi (cawapres),” ujar perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Sementara itu, perwakilan dua partai di KPP, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyambut positif pernyataan Sudirman Said.

PKS dan Demokrat tak masalah jika wakil NU itu menjadi cawapres Anies.

Juru Bicara PKS M Kholid menyambut terbuka pernyataan itu.

Ia mengaku tak ada resistensi dari PKS jika akhirnya tokoh NU dipilih menjadi cawapres Anies.

Kholid mengatakan, tokoh NU pun masuk radar kandidat cawapres untuk Anies.

“NU organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan memiliki kiprah yang panjang, dan besar pengaruhnya bagi rakyat Indonesia,” ujar Kholid kepada Kompas.com, Sabtu (25/3/2023).

"Jadi wajar jika tokoh NU menjadi alternatif yang memiliki daya tarik,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief tak mau ambil pusing soal kandidat NU yang dianggap cocok untuk menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.

Baginya, semua partai politik (parpol) dalam KPP saat ini hanya bisa menunggu.

“Apakah itu orang NU, apakah itu orang Muhammadiyah menjadi cawapres, apakah tokoh-tokoh pimpinan partai atau apapun saya kira ya sudah tertutup pintunyalah dengan penandatanganan (nota kesepakatan) kemarin,” ujar Andi dihubungi Kompas.com, Sabtu.

"Kita tunggu saja, kita sudah mempercayakan Pak Anies (untuk memilih cawapres),” ujar dia.

Respons PBNU 

Terkait hal ini, pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun angkat bicara.

Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishfah Abidal Aziz menegaskan bahwa organisasinya tak ingin diseret-seret dalam ranah politik praktis mencari cawapres dari Anies Baswedan.

Sebab, PBNU tak memiliki kapasitas membicarakan politik praktis. Ishfah menilai, PBNU pada hakikatnya adalah organisasi sosial keagamaan.

"Sekali lagi, kita tidak pada kapasitas untuk mendukung, menyodorkan, merestui (tokoh cawapres dari NU). Itu tidak. Bukan itu ranah NU," kata Ishfah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Ishfah mengatakan, perihal politik praktis sepenuhnya adalah ranah partai politik.

Untuk itu, ia mempersilakan partai politik berkumpul membicarakan hal tersebut dengan tidak melibatkan tokoh ataupun warga NU.

"Partai politik kan sekarang ada banyak ya. Ada Golkar, Nasdem, Demokrat, PDI-P, ada PPP, ada PKB. Sudahlah, rembugan sajalah partai partai politik itulah. Jangan tarik-tarik NU-lah," ujar dia.

Ia mengingatkan bahwa NU didirikan untuk memberikan dan mewujudkan kemaslahatan umat, menjunjung tinggi martabat manusia serta kemanusiaan.

Organisasi NU, menurut Ishfah, tidak didirikan untuk masuk ke ranah politik praktis.

Ia juga meminta pihak politik tidak perlu berharap dukungan warga NU terhadap tokoh tertentu.

Apalagi, dengan menggandeng atau menarik tokoh NU masuk menjadi bagian politik praktis.

"Jangan kemudian mengharapkan warga NU itu akan berpihak kepada satu dua belah pihak hanya dengan menggandeng tokoh politik, hanya dengan menggandeng tokoh-tokohnya," kata Ishfah.