Salin Artikel

Soal Kemungkinan Tinggalkan Gerindra jika Prabowo Pilih Ganjar, PKB: Tak Bisa Berandai-andai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (PDI-P) untuk Pilpres 2024 terus bergulir. Bahkan, PDI-P kini mulai 'melunak' terkait wacana tersebut, setelah sebelumnya menolak keras.

Adapun Partai Gerindra saat ini berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di mana PKB juga ngotot ingin mengusung ketua umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), maju sebagai capres atau cawapres. Sedangkan PDI-P bisa sendirian menentukan pasangan capres-cawapres tanpa berkoalisi dengan partai apapun.

Lantas, apakah PKB akan meninggalkan Gerindra apabila Prabowo pada akhirnya betul-betul memilih Ganjar sebagai pendampingnya di 2024 nanti? Menjawab pertanyaan itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku belum bisa memastikan skenario tersebut.

"Belum tahu. Karena tidak bisa berandai-andai," ujar Daniel saat dimintai konfirmasi, Rabu (22/3/2023).

Daniel mengingatkan bahwa sejauh ini Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra-PKB masih berpotensi mengusung Prabowo-Cak Imin. Apalagi, Gerindra dan PKB telah membangun sekretariat bersama (sekber) untuk pemenangan Pilpres 2024.

Gerindra pun mengakui kalau cawapres terkuat untuk Prabowo adalah Cak Imin.

Sementara itu, terkait hasil ijtima ulama yang meminta Cak Imin mendeklarasikan capres-cawapres sebelum Ramadhan 2023, Daniel mengindikasikan hal tersebut tidak akan terjadi. Sebab, Cak Imin saat ini disebut sedang sibuk. Sementara 1 Ramadan 1444 H akan jatuh besok, Kamis 24 Maret.

"Kita tunggu saja. Tapi jadwal Cak Imin juga lagi full keliling," imbuhnya.

PDI-P 'melunak' soal Prabowo-Ganjar

Sikap PDI-P atas wacana duet Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pelan-pelan mulai melunak.

Awalnya, PDI-P menolak keras atas wacana tersebut dan bersikeras mendorong kadernya maju sebagai calon presiden (capres), bukan calon wakil presiden (cawapres).

Akan tetapi, sikap PDI-P baru-baru ini mulai berubah. Bahkan, petinggi PDI-P tak mempermasalahkan atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

Meski awalnya bersikeras menolak skema Prabowo-Ganjar, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto belakangan memperlihatkan sikap melunaknya atas wacana tersebut.

Bahkan, Hasto menyiratkan sikap penolakannya yang berlahan berubah dan memaklumi atas wacana duet Prabowo-Ganjar.

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganjar) prinsip senioritas," kata Hasto menjawab pertanyaan awak media di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Walaupun begitu, Hasto mengatakan bahwa apabila menggunakan prinsip senioritas, maka bisa saja muncul wacana lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/22/15263751/soal-kemungkinan-tinggalkan-gerindra-jika-prabowo-pilih-ganjar-pkb-tak-bisa

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke