KPK Hubungi Baintelkam Usai Temukan 15 Pucuk Senjata Api di Rumah Dito Mahendra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghubungi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri usai menemukan 15 pucuk senjata api dan peluru tajam di rumah pengusaha Dito Mahendra.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, 15 pucuk senjata api dan peluru tajam itu tidak bukan obyek  benda yang dicari tim penyidik.

“Pada saat itu kami menghubungi pihak Badan Intelijen dan Keamanan Polri, kemudian Polres Jaksel karena memang locus-nya atau tempatnya di Jakarta Selatan,” kata Asep saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Senin (20/3/2023).

Asep mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Baintelkam mengenai persoalan perizinan tersebut. Sebab, kepemilikan senjata api harus mendapatkan izin dari Baintelkam.

Setelah itu, tim dari Baintelkam pun datang menemui tim penyidik. Sebanyak 15 pucuk senjata api kemudian diserahkan untuk diidentifikasi lebih lanjut.

“Kemudian akan dipilah oleh Badan Intelijen dan Keamanan Polri,” tutur Asep.

Menurut Asep, Baintelkam akan menindaklanjuti senjata api yang dilengkapi izin sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, senjata yang tidak dilengkapi izin bisa ditindak dengan Undang-Undang Darurat.

“Itu (15 pucuk senjata dan peluru tajam) sudah diserahkan kepada Mabes Polri dan informasi yang kami terima ditangani di Mabes Polri,” kata Asep.

Asep mengatakan, tim penyidik sedianya mencari benda yang dikuasakan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kepada Dito Mahendra.

Namun demikian, dalam proses penggeledahan tim penyidik harus melihat semua ruangan di rumah Dito Mahendra.

Mereka kemudian menemukan ruangan khusus berisi senjata api berikut amunisinya.

“Pada kesempatan itulah, saya kebetulan juga ada di sana, itu betul dalam sebuah ruangan (khusus) ditemukan ada 15 pucuk itu lengkap dengan amunisinya, senjata api, peluru tajam,” tutur Asep.

Dito sebelumnya telah dipanggil penyidik KPK hingga lebih dari tiga kali untuk dimintai keterangan sebagai saksi mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nurhadi.

Pada 6 Februari, Dito memenuhi panggilan KPK. Ia pun dicecar terkait dugaan aliran dana dan pembelian barang bernilai ekonomis oleh Nurhadi.

“Diduga (bersumber) dari pengurusan perkara di MA,” ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri.

Usai menjalani pemeriksaan, Dito enggan menjawab pertanyaan wartawan, termasuk apakah dia menerima transfer sejumlah uang dari Nurhadi.

Saat itu, Dito dikawal sejumlah orang yang mengenakan pakaian serupa. Mereka mendampingi Dito dan bertindak seakan menjaganya dari wartawan sepanjang berjalan keluar dari gedung KPK.

Diberitakan sebelumnya, Nurhadi merupakan terpidana kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono dinyatakan terbukti menerima suap dari dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) 2014-2016 Hiendra Soenjoto terkait kepengurusan dua perkara Hiendra.

Selain itu, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi Rp 13,787 miliar dari sejumlah pihak yang berperkara di tingkat pertama, banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

Nurhadi kemudian dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

KPK lantas mengembangkan kasus ini dan mengusut dugaan TPPU. Sejumlah anggota keluarga Nurhadi diperiksa sebagai saksi.